Maraknya pemberitaan akhir-akhir ini tentang tabung gas yang meledak kembali mengugah perhatian banyak pihak mulai dari pemerintah,parlemen,partai politik,LSM dan lain sebagainya.
Program konversi minyak tanah ke elpiji yang sudah berlangsung 3 - 4 tahun ini relatif adem ayem saja selama ini dan tergolong berhasil dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Kita bisa melihat bagaimana masifnya pemakaian elpiji saat ini mulai dari penjual makanan kaki lima,restoran,rumah tangga dsb. Program konversi ini dilakukan pada saat harga minyak dunia membubung tinggi ( pernah mencapai 140 USD ) dan subsidi yang harus dikeluarkan untuk minyak tanah adalah sangat tinggi saat itu ( mendekati 50 trilliun rupiah ). Sementara pada saat yang sama Indonesia memiliki elpiji yang jauh lebih murah dan banyak diproduksi sendiri dari berbagai sumur gas. Tentu saja adalah suatu hal yang logis kita berusaha mengurangi subsidi dengan beralih ke elpiji. Keuntungan yang diperoleh bukan hanya di pemerintah saja yang berhasil mengurangi subsidi hampir 40 trilliun rupiah untuk dialihkan ke sektor lain yang non konsumtif ( seperti pembangunan infrastruktur jalan,listrik dsb ). Masyarakat luas sebagai konsumen sendiri bisa berhemat dari selisih harga pemakaian elpiji yang lebih murah. Kononnya penghematan bisa mencapai Rp. 360,000. Penghematan sebesar ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat bawah.
Jauh sebelum program konversi masal ini dilaksanakan sudah banyak orang ( khususnya di perkotaan ) yang memakai elpiji dengan tabung seberat 12 kg. Kita pernah dengar juga kejadian ledakan tabung gas di masa silam tapi tidak ada backlash / antipati yang begitu tinggi dari masyarakat dan media massa. Ada apakah ini ?
Beberapa hal yang menyebabkan backlash dan ketakutan di masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Kuantitas pemakaian memang sudah sangat tinggi saat ini. Tercatat ada 44 juta tabung elpiji 3 kg yang berstandar SNI dan sekitar 9 juta tabung elpiji 3 kg tidak berstandar SNI / ilegal. Bila kita hitung maka ada sekitar 53 juta tabung elpiji. Apabila setiap tabung dipakai oleh 1 keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 orang saja maka 53 juta tabung elpiji 3 kg ini sudah mencakupi hampir 200 juta penduduk. Apabila kita mendengar ada 1 ledakan tabung elpiji saja di seluruh wilayah Indonesia tiap harinya maka secara persentase hanya mencapai :
1 / 53.000.000 x 100% = 1,886 x 10-6 % ( satu koma delapan delapan enam dengan pangkat minus 6 % ).
Ini adalah suatu jumlah yang sangat kecil sebenarnya !
2. Sorotan pemberitaan yang terlalu sering,berlebihan dan berulang-ulang oleh media massa. Don’t get me wrong. Saya sangat mendukung kebebasan pers yang bisa kita nikmati di masa reformasi ini. Pemberitaan tentang ledakan memang punya efek positif ( kontrol dan edukasi ) yaitu mengingatkan orang untuk berhati-hati dalam pemakaian elpiji ,mengingatkan pemerintah untuk fokus mengatasi masalah yang terjadi dan juga memberikan efek takut ke pemalsu tabung ( dengan gencarnya pemberitaan sweeping oleh aparat di berbagai daerah ).
Namun efek negatifnya kadang justru lebih besar yaitu menimbulkan kekhawatiran berlebihan di masyarakat. Masyarakat yang sudah nyaman memakai elpiji pun menjadi takut memakai dan ingin beralih ke sumber energi lain seperti minyak tanah,kayu bakar dsb.
3. Politisasi masalah. Soal ini kita bisa tahu dari banyaknya pihak yang ikut bicara dan mengecam tanpa tahu permasalahan sebenarnya,tidak memberikan solusi konstruktif dsb.
SNI belakangan seringkali dikemukakan / diangkat sebagai alasan mengapa ada tabung yang gampang rusak / meledak.
Tabung Elpiji 3 kg pada dasarnya harus memenuhi standard Safety SNI 19-1452-2001 yang ditetapkan dan diuji oleh Badan Standardisasi Nasional ( Lamannya adalah www.bsn.go.id ). BSN sendiri telah menetapkan 5 SNI terkait tabung gas dan aksesorisnya, sebagai berikut:
• SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG;
• SNI 15-1591-2008 Katup Tabung Baja LPG;
• SNI 06-7213-2006 Selang Karet untuk Kompor Gas LPG;
• SNI 7369-2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG;
• SNI 7368:2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik.
Informasi selanjutnya dapat diakses lebih lanjut di website yang tercantum di atas berhubung kalau saya jelaskan akan menjadi terlalu teknis dan detail ( dan saya juga tidak bisa jelaskan lebih lanjut :) ).
Untuk keselamatan bersama pada dasarnya ada beberapa langkah penting yang bisa saya sarankan sebagai penulis untuk kedua belah pihak ( pemerintah dan rakyat sebagai konsumen ).
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen :
1. Memeriksa kondisi tabung,selang karet,regulator,katup secara berkala. Lakukan penggantian spare part yang rusak segera. Berdasarkan informasi maka spare part yang dulunya diberikan secara gratis oleh pemerintah perlu diganti setahun sekali.
2. Apabila ada kerusakan ataupun mencium bau kebocoran dari gas maka hentikan pemakaian dan bawa tabung elpiji tersebut ke tempat yang aman ( lapangan ,taman atau dikembalikan ke pengecer / agen elpiji apabila dimungkinkan ). Ketika kita bawa tabung elpiji yang bocor ke lapangan atau taman yang terbuka / luas maka efek ledakan / tekanan akan bisa diminimalisir karena area yang lebih luas dan sirkulasi udara yang cukup. Lain halnya apabila ledakan / tekanan gas terjadi di ruangan sempit ( seperti dapur tanpa ventilasi yang cukup ).
3. Proaktif melaporkan adanya produk-produk palsu tidak berSNI ke aparat yang berwenang ( polisi dsb )
Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah ( melalui PERTAMINA dan berbagai instansi terkait lainnya )
1. Melakukan penyuluhan dan demo pemakaian ulang ke warga-warga. Penyuluhan ulang diperlukan untuk refreshing pengetahuan pemakaian dan juga untuk mencakup sebanyak mungkin warga yang belum tersentuh oleh penyuluhan sebelumnya.
2. Quality control produk elpiji 3 kg dan 12 kg perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi tabung rusak yang bisa lolos ke pasaran dsb.
3. Tindakan penegakan hukum difokuskan terhadap para produsen dan distributor produk elpiji non-SNI. Kenapa saya sarankan untuk fokus pada para produsen dan distributor ?
a. Karena mereka adalah bagian utama dan pertama dari proses distribusi produk secara keseluruhan. Mereka mensupplai produk ke ribuan pengecer tingkat bawah sehingga efeknya bisa sangat masif. Menangkapi para pengecer di tingkat bawah pada dasarnya tidak akan banyak berarti karena mereka hanya menjual produk yang disupplai oleh para produsen dan distributor nakal tersebut dan seringkali mereka juga tidak tahu bahwa produk yang dijual palsu.
b. Karena jumlah aparat yang terbatas sehingga tindakan perlu difokuskan pada sesuatu yang bisa memberikan efek lebih optimal dalam waktu yang relatif singkat.
4. Perlu dibentuk satgas yang mengkoordinasikan aksi pemerintah menangani kasus ledakan elpiji 3 kg sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar instansi di lapangan dan juga jelasnya rantai kendali ( tidak ada ping pong tanggung jawab / antar instansi ). Tentu saja kita tidak ingin bahwa setiap korban ledakan harus ke istana dulu sebelum mendapatkan perhatian dari RS atau Departemen Kesehatan di daerah masing-masing. Kita juga tidak ingin melihat aparat kepolisian justru mensweeping dan menyita produk-produk berSNI yang justru dibutuhkan oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan produk / kurangnya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
Demikian saja sekelumit pemikiran dari saya. Policy konversi energi yang sebenarnya sangat bagus selama ini sayang sekali apabila direverse atau diganti karena kejadian ledakan tabung elpiji belakangan ini. Kita tentu saja sedih atas terjadinya berbagai kecelakan / ledakan tabung yang memakan korban sampai anak kecil / bayi yang tidak tahu apa-apa. Kita tentu saja tidak ingin sebatas iba atau sedih tapi harus bisa belajar dari berbagai kejadian ledakan tabung ini dan kemudian mencoba memperbaikinya bersama-sama ( continous learning and continous improvement ).Saya harapkan bahwa dari berbagai tindakan perbaikan nyata yang akan dilakukan maka program ini tetap akan on track dan bisa berlangsung dengan lancar seterusnya di masa yang akan datang.
Saturday, July 24, 2010
Wednesday, January 06, 2010
Reformasi Subsidi Listrik Yang Menunjang Pencapaian Visi Indonesia 2025
Subsidi adalah kata yang sering kita dengar. Subsidi sendiri berasal dari kata Latin subsidium,yang berarti “ bantuan,support,pertolongan dan proteksi ” . Di jaman pertengahan subsidi sendiri berhubungan dengan pembayaran yang dilakukan terhadap raja. Definisi subsidi sendiri telah berubah seiring jaman dan saat ini subsidi dapat dilihat dalam banyak bentuk di berbagai negara. Sebut saja subsidi bagi para petani di Eropa dan Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri kita mengenal adanya subsidi listrik, subsidi BBM dan lain sebagainya.
Kita telah tahu dari berbagai sumber dan pakar bahwa subsidi bisa berdampak negatif yaitu distorsi pasar,tidak memotivasi pengguna untuk berhemat dalam konsumsi dan beban keuangan negara yang besar.Subsidi sendiri seringkali dipertahankan dengan penekanan pada barang atau jasa yang telah dihasilkan,pekerjaan yang berhasil diciptakan,proteksi golongan ekonomi lemah ataupun alasan lainnya. Tentu saja penekanan dapat juga diarahkan pada pengakuan bahwa manfaat dari dana /subsidi tersebut bagi masyarakat jika dipakai dengan cara penyaluran lain atau bila tetap di tangan masyarakat mungkin akan jauh lebih bermanfaat.
Tulisan ini akan mencoba melihat lebih jauh subsidi listrik yang dipercayakan kepada PLN sampai saat ini beserta dampak dan manfaatnya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Realitas pelaksanaan subsidi saat ini akan ditinjau beserta kemungkinan perbaikan yang bisa dilaksanakan supaya subsidi tepat sasaran dan bermanfaat secara lebih luas bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi ke depan penulis melihat adanya hubungan antara reformasi subsidi listrik ini untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju di tahun 2025 ( singkatnya disebut Visi Indonesia 2025 ) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
PLN sendiri saat ini masih menyelenggarakan misi PSO ( Public Service Obligation ) yang dilandaskan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 66. PSO adalah salah satu tugas mulia nan berat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Tujuan pendirian BUMN sendiri yaitu meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Namun, apabila penugasan tersebut secara finansial tidak mungkin dilakukan atau merugi maka pemerintah perlu memberikan kompensasi / subsidi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang dibutuhkan.
Subsidi yang dijalankan PLN sendiri mempunyai kecenderungan terus meningkat. Subsidi meningkat disebabkan oleh beberapa hal mendasar seperti pertambahan penggunaan listrik oleh pelanggan ( pada tahun 2009 sebesar 39,12 juta pelanggan ), peningkatan jumlah pelanggan seiring rasio elektrifikasi yang diharapkan meningkat dan pertambahan penduduk dan juga biaya produksi serta margin yang perlu meningkat.
Subsidi kelistrikan di Indonesia sendiri mengalami proses evolusi seiring waktu yang dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar 2 penulis mengharapkan akan ada fase antara / transisi dari skema subsidi ( PSO ) saat ini ke era di mana tidak ada subsidi sama sekali. Era transisi ini adalah era di mana subsidi akan berkurang,lebih terarah dan lebih memberdayakan ekonomi masyarakat. Subsidi listrik yang telah dikeluarkan melalui APBN pada tahun 2003 sebesar Rp 3,36 triliun, lalu sebesar Rp 3,31 triliun (2004), Rp 10,5 triliun (2005), Rp 33,9 triliun (2006) ,Rp 37,48 triliun (2007) dan Rp 78,57 triliun ( 2008 ). Gambar 1 memberikan proyeksi subsidi listrik sampai tahun 2011. Dari gambar 1 dapat kita lihat bahwa subsidi listrik akan tetap naik bila tidak ada langkah – langkah strategis yang dilakukan secara konsisten.

Gambar 1

Gambar 2
Besaran subsidi sendiri sangat dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu TDL ( Tarif Dasar Listrik ) dan biaya yang diperlukan untuk produksi dan penyaluran listrik. TDL yang lebih rendah dari biaya produksi berarti subsidi diperlukan. Biaya produksi yang terus naik sementara TDL statis berarti subsidi tetap diperlukan. Di samping itu margin yang rendah berarti industri ketenagalistrikan tidak akan begitu menarik dan dinamis.
Margin dibutuhkan untuk mendukung tercapainya neraca keuangan PLN yang sehat dan juga memberikan kapasitas PLN untuk meminjam dana ( khususnya luar negeri ) secara lebih besar dan mudah. Sejak krisis tahun 1997 PLN tidak pernah untung dan ini tentu saja mengakibatkan neraca keuangan yang senantiasa merah. Neraca keuangan yang sehat akan mendukung tercapainya 2 parameter yaitu CICR yang berkaitan dengan limit rasio finansial untuk memasuki pasar obligasi luar negeri dengan nilai minimum 2 dan juga debt service coverage ratio dengan posisi minimum 1.5 untuk mencegah terjadinya default. Posisi keuangan PLN sendiri masih mengkhawatirkan dengan CICR berada pada level 1.89 untuk 2009 dan 1.78 di tahun 2010.
Ada beberapa usulan yang penulis akan ulas untuk mengurangi subsidi,penyaluran subsidi yang lebih baik dan bagaimana membantu PLN menjadi sehat secara keuangan. Pada dasarnya usulan dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu yang dapat dilaksanakan oleh PLN dan pemerintah serta usulan-usulan yang menumbuhkan dan membutuhkan partisipasi aktif pelanggan.
Usulan pertama adalah yang paling sederhana tapi secara politis dan sosial akan rumit yaitu menaikkan TDL. TDL sendiri sampai saat ini masih menjadi domain pemerintah dan ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR.Menaikkan TDL secara langsung akan meningkatkan beban masyarakat khususnya lagi beban masyarakat ekonomi lemah dan juga mempengaruhi perbaikan ekonomi yang diharapkan. Untuk itu diperlukan survey yang komprehensif tentang tingkat penerimaan kenaikan TDL,frekuensi serta persentase kenaikan TDL yang dapat diterima dan diserap oleh masyarakat. PT PLN sendiri menargetkan penghapusan subsidi listrik pada 2012 jika pemerintah menyetujui mekanisme kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 30% seusulan bertahap mulai 2010. Kenaikan tersebut dinilai wajar oleh PLN, karena biaya pokok produksi listrik PLN sangat rendah dibanding harga jual listrik ke masyarakat Selama ini. pemerintah memberi subsidi rata-rata Rp 320 per kilowatthour (kWh) dari biaya pokok penyediaan (BPP) PT PLN sebesar Rp 950 per kwh kepada pelanggan. Rencana pengoperasian proyek listrik 10.000 megawatt (MW) secara bertahap mulai pertengahan tahun depan diharapkan menurunkan BPP hingga Rp 250 per kWh menjadi Rp 700 per kWh. Dengan kenaikan TDL tersebut, manajemen keuangan PLN bisa pulih dan dipercayai oleh perusahaan dan badan donor luar negeri ( seperti ADB dan Bank Dunia ). Sementara itu, PLN juga punya kesempatan dan kemampuan lebih baik melayani 80 juta masyarakat Indonesia yang belum menikmati layanan listrik. Berdasarkan paparan di atas dan demi penyehatan sistem kelistrikan nasional, maka penulis menyarankan diberlakukannya kenaikan tarif secara selektif meskipun tidak seprogresif yang diusulkan oleh PLN, dan atau diimbangi dengan kompensasi atas kenaikan tarif tersebut ( bisa mencontoh skema BLT yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM bagi masyarakat kurang mampu ).
Kenaikan tarif selektif dapat kita analisis dari data 2008 bahwa pelanggan industri besar ( I.3 dan I.4 ) dengan penyambungan 200 kVA mewakili sekitar 34% penjualan energi dan 25,9 % dari total subsidi. Kita bisa bandingkan dengan 19 juta rumah tangga kecil ( R.1 – 450 VA ) yang mewakili 13,59% penjualan energi dan 28,7% dari total subsidi saja. Ataupun kita bandingkan lagi dengan Rumah tangga R.2 ( 2200 s/d 6600 VA ) yang memperoleh subsidi Rp. 478,25 / kWh ataupun golongan tarif rumah tangga R.3 ( di atas 6600 VA ) yang memperoleh subsidi Rp. 258,12/kWh. Tanpa menganggu kelas pelanggan rumah tangga kecil ( R1 ) maka ada sekitar 25,9% subsidi yang bisa dikurangi dari kelas industri besar dan sekian persen lagi dari rumah tangga R.2 dan R.3 bila ada perubahan TDL untuk kelas pelanggan ini. Pengurangan subsidi sudah saatnya diterapkan khususnya untuk golongan rumah tangga mampu dan industri besar. Tarif non subsidi bisa dicoba penerapannya ketika crash program pembangkit listrik 10,000 MW sudah benar-benar menyalurkan produksinya sehingga BPP sudah lebih murah. Skenario BPP di tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada gambar 3 di bawah. Dengan BPP yang lebih murah di tahun 2010 dan seterusnya maka kenaikan tarif yang diperlukan untuk mengurangi subsidi bagi golongan pelanggan ini tidak menimbulkan shock / guncangan sosial dan kemampuan membayar. Kita tentu saja tidak ingin melihat industri besar ( misal aluminium smelter dan baja yang perlu daya listrik sangat besar ) mengalami kesulitan keuangan karena kenaikan tajam harga listrik.

Gambar 3
Usulan kedua yang penulis sarankan adalah regionalisasi tarif. Regionalisasi tarif dikhawatirkan sebagian pihak akan menimbulkan kecemburuan dan mengancam keutuhan NKRI. Penulis optimis bahwa regionalisasi tarif akan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia bila tarif ini berlandaskan pada prinsip keadilan. Kita tidak perlu malu untuk belajar dari China,sebuah negara komunis yang notabene sangat menekankan ekualitas atas hak dan kewajiban yang ternyata sukses menerapkan tarif regional ini. Pertama regionalisasi tarif sebaiknya berdasarkan konsep Service Quality dan kemampuan membayar ( capacity to pay ) . Apabila kualitas pelayanan baik ( tentu saja berpatokan pada parameter yang bisa diukur seperti berapa sering pemadaman,kestabilan tegangan ,kecepatan instalasi listrik dan lain sebagainya ) maka selayaknyalah pelanggan membayar lebih daripada pelanggan lain yang mendapatkan kualitas pelayanan yang tidak baik. Secara sederhana bisa dianalogikan dengan layanan internet pita lebar ( broadband internet ).Layanan internet pita lebar terdiri atas banyak kelas dalam hal kualitas di Indonesia. Skema tarif yang diterapkan secara umum berlandaskan pada maksimum kapasitas yang bisa digunakan ( misal 2 GB per bulan ) dengan tarif lebih tinggi untuk penggunaan di atas limit pemakaian ( tarif disinsentif ) serta janji kecepatan download / mengunduh dan upload data. Bila pelanggan mengharapkan kapasitas yang lebih tinggi beserta kecepatan unduh dan upload yang tinggi maka mereka harus bersedia membayar lebih mahal. Analogi ini sendiri dapat disamakan dengan pelanggan listrik yang mengharapkan kapasitas daya lebih tinggi di rumahnya beserta kualitas yang baik.Tentu saja ada pemikiran yang menyatakan bahwa adalah hak pelanggan untuk mendapatkan service quality yang baik dan dengan demikian apabila ada pelanggan yang mendapatkan service quality yang tidak baik maka itu adalah salah / tanggung jawab daripada provider. Pemikiran seperti ini akan menjadi benar jika diajukan pada kondisi pasar ideal di mana tidak ada subsidi yang berperan untuk menurunkan biaya sebenarnya yang harus dibayar. Capacity to pay adalah salah satu parameter ukur lain yang diperlukan. Daerah DKI Jakarta dan beberapa kota besar lainnya relatif memiliki daya bayar yang lebih tinggi dibanding misalnya daerah Maluku atau Nusa Tenggara. Adalah wajar bila mereka membayar sedikit lebih banyak atas kualitas yang mereka nikmati.
Sebagai contoh regionalisasi tarif mungkin dapat dibagi atas 3 tarif regional : tarif Jawa Madura Bali,tarif non Jamali ( Jawa Madura Bali ) tapi terhubung ke grid utama listrik dan tarif non Jamali yang tidak terhubung ke grid utama listrik ( sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya di daerah pedalaman ). Tarif Jawa Madura Bali harusnya lebih mahal karena kualitas jaringan ( didukung oleh sistem interkoneksitas Jawa Bali ) dan juga daya bayar yang lebih tinggi. Tarif non Jamali yang tidak terhubung ke grid harusnya menjadi tarif paling murah karena kualitas layanan berada pada tahapan minimum dan juga daya bayar masyarakat yang rendah.
Usulan ketiga adalah dengan rasionalisasi tarif dengan membedakan tarif peak dan tarif non peak serta penciptaan tarif non subsidi berbasis tarif disinsentif. Tarif peak dan non peak seringkali dinyatakan sebagai rate time of use ( rate berdasarkan waktu pemakaian ). Tarif peak dan non peak sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi dynamic pricing atau real time pricing. Dengan sistem tarif yang lebih smart atau cerdas maka akan dibutuhkan juga sistem metering dan billing yang lebih cerdas. Sistem metering dan billing yang lebih cerdas dapat menyediakan informasi yang cukup di tangan pengguna dan dari sana pengguna yang bijak dapat mengatur sendiri penggunaan listriknya . Sebagai contoh kebiasaan membuat kue dengan oven listrik bisa dipindahkan ke waktu siang di mana tarif listriknya lebih murah. Di samping itu juga smart metering dapat mengurangi pencurian,kecurangan,kemudahan pemutusan layanan listrik jarak jauh dan juga rekoneksi kembali jarak jauh. Dari sini kita melihat adanya pelayanan konsumen yang lebih baik dan juga peningkatan penghasilan seiring berkurangnya biaya ( seperti tidak diperlukannya lagi pengiriman petugas untuk melakukan pemutusan listrik ).
Tarif disinsentif sendiri mengenakan tarif yang lebih tinggi apabila pemakaian listrik melebihi ambang tertentu. Tentu saja dengan adanya ambang ini maka pelanggan dituntut untuk berhemat bila tidak ingin membayar lebih mahal. Penetapan ambang pemakaian dalam tarif ini sendiri perlu disurvey secara komprehensif untuk menghindari ketidakpuasan konsumen khususnya karena penetapan ambang yang terlalu rendah.
Usulan keempat adalah efisiensi biaya dan upaya penghematan energi yang perlu dimotori oleh PLN. Gambar 4 memberikan gambaran tentang komponen-komponen biaya produksi dan penyaluran listrik di tahun 2008 dengan elemen tertinggi adalah bahan bakar beserta pelumas diikuti dengan pembelian & rental dan selanjutnya adalah depresiasi.

Gambar 4
PLN sendiri sudah menjadi lokomotif penggerak crash program pembangkit listrik 10,000 MW tahap 1 dan tahap 2 yang akan sangat berperan dalam mengurangi biaya bahan bakar dan pelumas. Harga minyak sendiri sangat berpeluang untuk naik lagi dari level sekarang sekitar 70 – 75 USD ke level di atas 100 USD. Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan naiknya harga batubara secara tajam di masa depan meskipun sudah diantisipasi dengan DMO ( Domestic Market Obligation ) dan KSO PLN dengan tambang batubara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa batubara adalah salah satu komoditi yang juga diperlukan oleh banyak negara ( sebut saja China dan India ). Konsep pembangunan pembangkit listrik di tahap 2 dengan mendayagunakan geothermal ( Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia ) dan energi terbarukan lainnya sudah tepat dan perlu lebih diintensifkan. Kita bisa mencontoh Denmark yang berhasil menjadi salah satu kekuatan disegani dalam “green energy” dan “green economy”. . Semua bermula dari krisis minyak di tahun 1970an yang membuat Denmark nyaris kelimpungan karena kebergantungan yang tinggi terhadap minyak dan komoditi tambang lainnya yang diimpor. Denmark sendiri tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dan komoditi lainnya yang tajam di tahun 2007 dan 2008. Di saat yang sama Denmark telah berhasil menumbuhkan perusahaan-perusahaan kelas dunia di sektor green energy seperti Vestas. Jelas kita bisa lihat adanya multiplier effect pemberdayaan ekonomi dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Denmark.
Penghematan energi yang dapat dimotori oleh PLN antara lain pemasyarakatan penggunaan lampu hemat energi .Di masa lalu PLN sudah pernah bekerjasama dengan ADB dan berdasarkan data penghematan yang bisa diraih oleh PLN sebesar 2,7 trilliun rupiah. Program serupa juga sudah dilaksanakan EGAT ( PLN Thailand ) dan boleh dikatakan sangat berhasil. Dari program 30 persen subsidi di Thailand,setiap baht subsidi akan mampu menarik 3,2 baht dari investasi swasta yang menghasilkan lebih dari 16 baht total penghematan energi selama masa hidup tiap peralatan ( Vongsoasup dan du Pont,2004 ). Program seperti ini jelas dapat dilaksanakan lagi secara lebih luas dan sangat dimungkinkan secara teknologi dengan keberadaan teknologi lampu LED yang lebih hemat lagi daripada CFL yang sudah hemat energi.
Usulan kelima berkaitan dengan pelanggan sendiri. Pengkodean dan standar yang menspesifikasikan dengan jelas efisiensi energi minimum yang dibutuhkan oleh peralatan ataupun bangunan. Pengalaman dari negara lain ( khususnya negara-negara OECD ) telah menunjukkan bahwa ini salah satu usulan paling efektif untuk mengurangi pertumbuhan konsumsi energi tanpa perlu banyak biaya. Pengkodean dapat dilakukan pada bangunan yaitu dengan kode bangunan ( building codes ). Untuk peralatan sendiri dengan mengharuskan pelabelan standar efisiensi energi.
Pilot project peningkatan efisiensi energi juga dapat dilakukan dan menurut penulis bisa dimulai di Jakarta. Kenapa harus Jakarta ? Pertama Jakarta sendiri memiliki masyarakat yang relatif lebih berpendidikan dan mampu. Kedua rasio elektrifikasi Jakarta hampir 100% dengan kualitas layanan listrik yang terbaik di Indonesia. Peluang peningkatan efisiensi energi di Jakarta, cukup besar yaitu sekitar 10% - 30% yang berasal dari seluruh sektor baik industri, komersial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum, maupun rumah tangga. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain melalui :
1. Perbaikan manajemen gedung (konsep green building)
2. Pengaturan jadwal nyala lampu dan pemasangan KWh meter untuk PJU
3. Penyediaan ruang hijau terbuka
4. Perbaikan sistem dan sarana transportasi public
5. Perubahan pola konsumsi energi masyarakat yang lebih efisien. Sebagai contoh pengunaan pendingin ruangan ( AC ). Bila tidak dibutuhkan untuk terlalu dingin ( misal karena musim hujan ) maka cukup diset 24 - 25 Celcius saja sehingga dapat menghemat pemakaian energi listrik.
Kesadaran akan perubahan perilaku dan gaya hidup hemat energi merupakan faktor utama dalam meningkatkan efisiensi energi. Salah satu contoh nyata baru-baru ini di Bangladesh yaitu dikeluarkannya aturan bagi pegawai negeri untuk tidak memakai jas pada musim panas ( kecuali ada acara formal ) karena akan menyebabkan naiknya konsumsi listrik yang tidak perlu oleh pemakaian AC yang tinggi.
Usulan keenam adalah penyaluran subsidi listrik yang sudah bisa dikurangi dialihkan ke sektor energi terbarukan . Untuk saat ini perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia tidak begitu pesat bila dibandingkan dengan China,Amerika Serikat,Jerman,dan berbagai negara lainnya. Salah satu faktor yang kurang adalah bantuan dari pemerintah yang masih sangat dibutuhkan. Amerika Serikat memberikan tax credit yang besar untuk sektor energi terbarukan. Baru-baru ini Amerika Serikat juga mengumumkan skema grant / hadiah untuk mengantikan skema tax credit selama ini. Setiap 1 USD dana pemerintah akan mendukung 2 USD dana swasta yang berarti grant sekitar 30% dari total proyek. California,salah satu negara bagian di Amerika Serikat menetapkan renewable energi portofolios / portofolio energi terbarukan yang tergolong progresif. Sementara China giat membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Di satu sisi China mengembangkan infrastruktur kelistrikan,peningkatan pemakaian energi terbarukan dan di samping itu juga untuk membantu ekonomi dalam negeri mereka karena adanya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memproduksi panel surya dan turbin angin. Hal yang dilakukan di China dapat kita tiru dengan menyalurkan sebagian subsidi listrik untuk pembangkitan listrik energi terbarukan skala besar di mana tanpa subsidi belum akan ekonomis untuk saat ini. Jerman sendiri termasuk salah satu pelopor konsep feed in tariff bagi listrik yang berasal dari energi terbarukan. Dengan konsep feed in tariff maka listrik yang berasal dari energi terbarukan terjamin pembeliannya dan dikompensasi atas capital expenditure yang tinggi di awal proyek. Indonesia sendiri memiliki potensi tinggi untuk PV / panel surya karena intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Pemerintah dalam hal ini dapat membantu dengan skema subsidi bagi pemasangan panel surya di rumah-rumah dan adanya jaminan surplus listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan diserap oleh PLN ( dikoneksikan ke grid utama ). PLN sendiri memperoleh keuntungan dengan adanya tambahan pasokan daya listrik meskipun ada resiko jangka panjangnya yaitu kehilangan konsumen yang berhasil berswasembada energi listrik. Dari hasil pengamatan penulis di Jerman awal tahun ini maka kekhawatiran bahwa perusahaan listrik akan kehilangan konsumen karena instalasi panel surya di banyak rumah tangga tidak terwujud. Hal ini disebabkan karena instalasi panel surya biasanya ditujukan untuk mengurangi saja,bukan untuk meniadakan konsumsi listrik dari IPP / Perusahaan listrik di Jerman. Di samping itu intensitas sinar matahari bersifat tidak kontinu misalnya pada musim dingin,hujan ataupun malam hari.
Usulan ketujuh adalah peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan BUMD dalam peningkatan penyediaan listrik disertai kemungkinan mekanisme cost sharing dalam subsidi. Hal ini sangat dimungkinkan oleh UU Ketenagalistrikan yang baru disahkan oleh DPR. Perlu diketahui bahwa subsidi yang dinikmati oleh pelanggan saat ini masih berasal dari pemerintah pusat saja. Membesarnya anggaran daerah seiring dengan desentralisasi fiskal yang progresif berarti tersedianya dana yang seringkali tidak dipakai secara optimal bahkan diparkir saja di SBI ( Sertifikat Bank Indonesia. ). Pemerintah-pemerintah daerah yang kaya bisa membantu PLN & BUMD dalam biaya pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan di daerahnya jadi ibaratnya menyediakan pancingnya daripada menyediakan ikannya sepanjang waktu. Ada baiknya dijelaskan dan dibatasi kriteria pemerintah daerah kaya yaitu mereka yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi. Kapasitas fiskal daerah merupakan rasio antara total penerimaan daerah ( pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana bagi hasil,dan penerimaan lainnya tapi tidak termasuk dana alokasi khusus / darurat setelah dikurangi belanja pegawai ) terhadap jumlah penduduk. Dengan bantuan biaya pembangunan ini maka PLN & BUMD bisa mengurangi beban bunga ( bila dana didapatkan dari pinjaman luar dan dalam negeri ),mengatasi kesulitan mencari dana yang ada selama ini ( khususnya bagi proyek di daerah terisolir ataupun dengan daya rendah / menengah yang tidak begitu disukai investor / kreditor ) dan diharapkan dapat meraup margin tanpa perlu mendapatkan subsidi lebih lanjut di fase operasional. Beberapa daerah yang potensial untuk dilibatkan seperti Kalimantan Timur,Riau,Jakarta,Papua,Papua Barat dan lain sebagainya. Skema kerjasama sendiri dapat berupa bantuan dana langsung dari PEMDA ke PLN,PEMDA ke BUMD ataupun pendirian perusahaan joint venture antara PLN dan pemerintah daerah / BUMD.
Usulan kedelapan dan terakhir adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor listrik dengan skema microloan / kredit mikro. Kita bisa mengalihkan sebagian dana subsidi yang sudah bisa dikurangi untuk menyiapkan skema kredit mikro di bidang perlistrikan versi Indonesia dengan sasaran utama masyarakat ekonomi lemah di daerah pedesaan dan terisolir. Koperasi dapat menjadi salah satu motor penggerak skema ini dan sangat dimungkinkan juga oleh UU Ketenagalistrikan yang baru. Adalah penting untuk mengalakkan skema yang dapat sustainable,menguntungkan,dapat dikembangkan lebih lanjut dan bukan suatu yayasan / kerja sosial yang justru tidak akan mengurangi beban subsidi saat ini. Grameen Shakti,anak perusahaan Grameen Bank di Bangladesh di bawah pimpinan Muhammad Yunus,peraih hadiah Nobel tahun 2006 merupakan salah satu contoh sukses yang bisa ditiru. Mereka telah memberikan kredit mikro selama lebih dari 13 tahun untuk instalasi listrik di daerah pedesaan dan terisolir dengan menggunakan panel surya,tenaga angin,biogas,kompor yang lebih baik dan lain sebagainya. Konsep Grameen Shakti sudah teruji dengan pencapaian mengagumkan yaitu 2 juta masyarakat di segenap pelosok Bangladesh merasakan manfaatnya. Indonesia sendiri jelas mempunyai potensi untuk menyamai bahkan melebihi apa yang Bangladesh sudah lakukan selama ini. Semua ini tentunya memerlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk sektor kredit mikro dan koperasi.
Dari tulisan di atas yang mengulas tentang evolusi,besaran dan juga usulan-usulan yang dapat ditempuh oleh pemerintah,PLN dan stakeholders energi listrik termasuk pelanggan maka penulis berharap bahwa semua pemangku kepentingan dapat memahami tentang peranan PLN dan pemerintah yang sangat besar selama ini dalam penyediaan energi listrik dengan harga yang terjangkau. Penulis berharap bahwa usulan-usulan yang ada dapat dikaji dan diterapkan lebih lanjut. Penulis percaya bahwa kombinasi pelaksanaan usulan-usulan di atas akan dapat mewujudkan subsidi yang lebih memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga penciptaan industri ketenagalistrikan yang dinamis di masa depan. Penulis bersyukur bahwa peranan PLN sendiri tidak akan dikesampingkan dalam UU Ketenagalistrikan yang baru. PLN memang tidak akan sendiri lagi di masa yang akan datang tapi status sebagai “preferred company” yang dijamin dalam UU dan berbekal pengalamannya selama ini maka penulis yakin bahwa PLN akan tetap survive,dominan dan lebih berhasil lagi di masa yang akan datang. Siapa tahu 15 tahun yang akan datang ketika rasio elektrifikasi Indonesia sudah mendekati 100% maka kita dapat melihat PLN yang go internasional membangun proyek-proyek kelistrikan di luar negeri. Akhir kata dengan percepatan pembangunan infrastruktur ( termasuk listrik ) dan pengurangan / reformasi subsidi listrik secara gradual maka kita sama-sama berharap akan mempercepat pencapaian Indonesia sebagai negara maju ( middle income country ) di periode 2025 – 2040.
Kita telah tahu dari berbagai sumber dan pakar bahwa subsidi bisa berdampak negatif yaitu distorsi pasar,tidak memotivasi pengguna untuk berhemat dalam konsumsi dan beban keuangan negara yang besar.Subsidi sendiri seringkali dipertahankan dengan penekanan pada barang atau jasa yang telah dihasilkan,pekerjaan yang berhasil diciptakan,proteksi golongan ekonomi lemah ataupun alasan lainnya. Tentu saja penekanan dapat juga diarahkan pada pengakuan bahwa manfaat dari dana /subsidi tersebut bagi masyarakat jika dipakai dengan cara penyaluran lain atau bila tetap di tangan masyarakat mungkin akan jauh lebih bermanfaat.
Tulisan ini akan mencoba melihat lebih jauh subsidi listrik yang dipercayakan kepada PLN sampai saat ini beserta dampak dan manfaatnya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Realitas pelaksanaan subsidi saat ini akan ditinjau beserta kemungkinan perbaikan yang bisa dilaksanakan supaya subsidi tepat sasaran dan bermanfaat secara lebih luas bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi ke depan penulis melihat adanya hubungan antara reformasi subsidi listrik ini untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju di tahun 2025 ( singkatnya disebut Visi Indonesia 2025 ) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
PLN sendiri saat ini masih menyelenggarakan misi PSO ( Public Service Obligation ) yang dilandaskan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 66. PSO adalah salah satu tugas mulia nan berat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Tujuan pendirian BUMN sendiri yaitu meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Namun, apabila penugasan tersebut secara finansial tidak mungkin dilakukan atau merugi maka pemerintah perlu memberikan kompensasi / subsidi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang dibutuhkan.
Subsidi yang dijalankan PLN sendiri mempunyai kecenderungan terus meningkat. Subsidi meningkat disebabkan oleh beberapa hal mendasar seperti pertambahan penggunaan listrik oleh pelanggan ( pada tahun 2009 sebesar 39,12 juta pelanggan ), peningkatan jumlah pelanggan seiring rasio elektrifikasi yang diharapkan meningkat dan pertambahan penduduk dan juga biaya produksi serta margin yang perlu meningkat.
Subsidi kelistrikan di Indonesia sendiri mengalami proses evolusi seiring waktu yang dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar 2 penulis mengharapkan akan ada fase antara / transisi dari skema subsidi ( PSO ) saat ini ke era di mana tidak ada subsidi sama sekali. Era transisi ini adalah era di mana subsidi akan berkurang,lebih terarah dan lebih memberdayakan ekonomi masyarakat. Subsidi listrik yang telah dikeluarkan melalui APBN pada tahun 2003 sebesar Rp 3,36 triliun, lalu sebesar Rp 3,31 triliun (2004), Rp 10,5 triliun (2005), Rp 33,9 triliun (2006) ,Rp 37,48 triliun (2007) dan Rp 78,57 triliun ( 2008 ). Gambar 1 memberikan proyeksi subsidi listrik sampai tahun 2011. Dari gambar 1 dapat kita lihat bahwa subsidi listrik akan tetap naik bila tidak ada langkah – langkah strategis yang dilakukan secara konsisten.

Gambar 1

Gambar 2
Besaran subsidi sendiri sangat dipengaruhi oleh dua hal pokok yaitu TDL ( Tarif Dasar Listrik ) dan biaya yang diperlukan untuk produksi dan penyaluran listrik. TDL yang lebih rendah dari biaya produksi berarti subsidi diperlukan. Biaya produksi yang terus naik sementara TDL statis berarti subsidi tetap diperlukan. Di samping itu margin yang rendah berarti industri ketenagalistrikan tidak akan begitu menarik dan dinamis.
Margin dibutuhkan untuk mendukung tercapainya neraca keuangan PLN yang sehat dan juga memberikan kapasitas PLN untuk meminjam dana ( khususnya luar negeri ) secara lebih besar dan mudah. Sejak krisis tahun 1997 PLN tidak pernah untung dan ini tentu saja mengakibatkan neraca keuangan yang senantiasa merah. Neraca keuangan yang sehat akan mendukung tercapainya 2 parameter yaitu CICR yang berkaitan dengan limit rasio finansial untuk memasuki pasar obligasi luar negeri dengan nilai minimum 2 dan juga debt service coverage ratio dengan posisi minimum 1.5 untuk mencegah terjadinya default. Posisi keuangan PLN sendiri masih mengkhawatirkan dengan CICR berada pada level 1.89 untuk 2009 dan 1.78 di tahun 2010.
Ada beberapa usulan yang penulis akan ulas untuk mengurangi subsidi,penyaluran subsidi yang lebih baik dan bagaimana membantu PLN menjadi sehat secara keuangan. Pada dasarnya usulan dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu yang dapat dilaksanakan oleh PLN dan pemerintah serta usulan-usulan yang menumbuhkan dan membutuhkan partisipasi aktif pelanggan.
Usulan pertama adalah yang paling sederhana tapi secara politis dan sosial akan rumit yaitu menaikkan TDL. TDL sendiri sampai saat ini masih menjadi domain pemerintah dan ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR.Menaikkan TDL secara langsung akan meningkatkan beban masyarakat khususnya lagi beban masyarakat ekonomi lemah dan juga mempengaruhi perbaikan ekonomi yang diharapkan. Untuk itu diperlukan survey yang komprehensif tentang tingkat penerimaan kenaikan TDL,frekuensi serta persentase kenaikan TDL yang dapat diterima dan diserap oleh masyarakat. PT PLN sendiri menargetkan penghapusan subsidi listrik pada 2012 jika pemerintah menyetujui mekanisme kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 30% seusulan bertahap mulai 2010. Kenaikan tersebut dinilai wajar oleh PLN, karena biaya pokok produksi listrik PLN sangat rendah dibanding harga jual listrik ke masyarakat Selama ini. pemerintah memberi subsidi rata-rata Rp 320 per kilowatthour (kWh) dari biaya pokok penyediaan (BPP) PT PLN sebesar Rp 950 per kwh kepada pelanggan. Rencana pengoperasian proyek listrik 10.000 megawatt (MW) secara bertahap mulai pertengahan tahun depan diharapkan menurunkan BPP hingga Rp 250 per kWh menjadi Rp 700 per kWh. Dengan kenaikan TDL tersebut, manajemen keuangan PLN bisa pulih dan dipercayai oleh perusahaan dan badan donor luar negeri ( seperti ADB dan Bank Dunia ). Sementara itu, PLN juga punya kesempatan dan kemampuan lebih baik melayani 80 juta masyarakat Indonesia yang belum menikmati layanan listrik. Berdasarkan paparan di atas dan demi penyehatan sistem kelistrikan nasional, maka penulis menyarankan diberlakukannya kenaikan tarif secara selektif meskipun tidak seprogresif yang diusulkan oleh PLN, dan atau diimbangi dengan kompensasi atas kenaikan tarif tersebut ( bisa mencontoh skema BLT yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM bagi masyarakat kurang mampu ).
Kenaikan tarif selektif dapat kita analisis dari data 2008 bahwa pelanggan industri besar ( I.3 dan I.4 ) dengan penyambungan 200 kVA mewakili sekitar 34% penjualan energi dan 25,9 % dari total subsidi. Kita bisa bandingkan dengan 19 juta rumah tangga kecil ( R.1 – 450 VA ) yang mewakili 13,59% penjualan energi dan 28,7% dari total subsidi saja. Ataupun kita bandingkan lagi dengan Rumah tangga R.2 ( 2200 s/d 6600 VA ) yang memperoleh subsidi Rp. 478,25 / kWh ataupun golongan tarif rumah tangga R.3 ( di atas 6600 VA ) yang memperoleh subsidi Rp. 258,12/kWh. Tanpa menganggu kelas pelanggan rumah tangga kecil ( R1 ) maka ada sekitar 25,9% subsidi yang bisa dikurangi dari kelas industri besar dan sekian persen lagi dari rumah tangga R.2 dan R.3 bila ada perubahan TDL untuk kelas pelanggan ini. Pengurangan subsidi sudah saatnya diterapkan khususnya untuk golongan rumah tangga mampu dan industri besar. Tarif non subsidi bisa dicoba penerapannya ketika crash program pembangkit listrik 10,000 MW sudah benar-benar menyalurkan produksinya sehingga BPP sudah lebih murah. Skenario BPP di tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada gambar 3 di bawah. Dengan BPP yang lebih murah di tahun 2010 dan seterusnya maka kenaikan tarif yang diperlukan untuk mengurangi subsidi bagi golongan pelanggan ini tidak menimbulkan shock / guncangan sosial dan kemampuan membayar. Kita tentu saja tidak ingin melihat industri besar ( misal aluminium smelter dan baja yang perlu daya listrik sangat besar ) mengalami kesulitan keuangan karena kenaikan tajam harga listrik.

Gambar 3
Usulan kedua yang penulis sarankan adalah regionalisasi tarif. Regionalisasi tarif dikhawatirkan sebagian pihak akan menimbulkan kecemburuan dan mengancam keutuhan NKRI. Penulis optimis bahwa regionalisasi tarif akan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia bila tarif ini berlandaskan pada prinsip keadilan. Kita tidak perlu malu untuk belajar dari China,sebuah negara komunis yang notabene sangat menekankan ekualitas atas hak dan kewajiban yang ternyata sukses menerapkan tarif regional ini. Pertama regionalisasi tarif sebaiknya berdasarkan konsep Service Quality dan kemampuan membayar ( capacity to pay ) . Apabila kualitas pelayanan baik ( tentu saja berpatokan pada parameter yang bisa diukur seperti berapa sering pemadaman,kestabilan tegangan ,kecepatan instalasi listrik dan lain sebagainya ) maka selayaknyalah pelanggan membayar lebih daripada pelanggan lain yang mendapatkan kualitas pelayanan yang tidak baik. Secara sederhana bisa dianalogikan dengan layanan internet pita lebar ( broadband internet ).Layanan internet pita lebar terdiri atas banyak kelas dalam hal kualitas di Indonesia. Skema tarif yang diterapkan secara umum berlandaskan pada maksimum kapasitas yang bisa digunakan ( misal 2 GB per bulan ) dengan tarif lebih tinggi untuk penggunaan di atas limit pemakaian ( tarif disinsentif ) serta janji kecepatan download / mengunduh dan upload data. Bila pelanggan mengharapkan kapasitas yang lebih tinggi beserta kecepatan unduh dan upload yang tinggi maka mereka harus bersedia membayar lebih mahal. Analogi ini sendiri dapat disamakan dengan pelanggan listrik yang mengharapkan kapasitas daya lebih tinggi di rumahnya beserta kualitas yang baik.Tentu saja ada pemikiran yang menyatakan bahwa adalah hak pelanggan untuk mendapatkan service quality yang baik dan dengan demikian apabila ada pelanggan yang mendapatkan service quality yang tidak baik maka itu adalah salah / tanggung jawab daripada provider. Pemikiran seperti ini akan menjadi benar jika diajukan pada kondisi pasar ideal di mana tidak ada subsidi yang berperan untuk menurunkan biaya sebenarnya yang harus dibayar. Capacity to pay adalah salah satu parameter ukur lain yang diperlukan. Daerah DKI Jakarta dan beberapa kota besar lainnya relatif memiliki daya bayar yang lebih tinggi dibanding misalnya daerah Maluku atau Nusa Tenggara. Adalah wajar bila mereka membayar sedikit lebih banyak atas kualitas yang mereka nikmati.
Sebagai contoh regionalisasi tarif mungkin dapat dibagi atas 3 tarif regional : tarif Jawa Madura Bali,tarif non Jamali ( Jawa Madura Bali ) tapi terhubung ke grid utama listrik dan tarif non Jamali yang tidak terhubung ke grid utama listrik ( sebagai contoh pembangkit listrik tenaga surya di daerah pedalaman ). Tarif Jawa Madura Bali harusnya lebih mahal karena kualitas jaringan ( didukung oleh sistem interkoneksitas Jawa Bali ) dan juga daya bayar yang lebih tinggi. Tarif non Jamali yang tidak terhubung ke grid harusnya menjadi tarif paling murah karena kualitas layanan berada pada tahapan minimum dan juga daya bayar masyarakat yang rendah.
Usulan ketiga adalah dengan rasionalisasi tarif dengan membedakan tarif peak dan tarif non peak serta penciptaan tarif non subsidi berbasis tarif disinsentif. Tarif peak dan non peak seringkali dinyatakan sebagai rate time of use ( rate berdasarkan waktu pemakaian ). Tarif peak dan non peak sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi dynamic pricing atau real time pricing. Dengan sistem tarif yang lebih smart atau cerdas maka akan dibutuhkan juga sistem metering dan billing yang lebih cerdas. Sistem metering dan billing yang lebih cerdas dapat menyediakan informasi yang cukup di tangan pengguna dan dari sana pengguna yang bijak dapat mengatur sendiri penggunaan listriknya . Sebagai contoh kebiasaan membuat kue dengan oven listrik bisa dipindahkan ke waktu siang di mana tarif listriknya lebih murah. Di samping itu juga smart metering dapat mengurangi pencurian,kecurangan,kemudahan pemutusan layanan listrik jarak jauh dan juga rekoneksi kembali jarak jauh. Dari sini kita melihat adanya pelayanan konsumen yang lebih baik dan juga peningkatan penghasilan seiring berkurangnya biaya ( seperti tidak diperlukannya lagi pengiriman petugas untuk melakukan pemutusan listrik ).
Tarif disinsentif sendiri mengenakan tarif yang lebih tinggi apabila pemakaian listrik melebihi ambang tertentu. Tentu saja dengan adanya ambang ini maka pelanggan dituntut untuk berhemat bila tidak ingin membayar lebih mahal. Penetapan ambang pemakaian dalam tarif ini sendiri perlu disurvey secara komprehensif untuk menghindari ketidakpuasan konsumen khususnya karena penetapan ambang yang terlalu rendah.
Usulan keempat adalah efisiensi biaya dan upaya penghematan energi yang perlu dimotori oleh PLN. Gambar 4 memberikan gambaran tentang komponen-komponen biaya produksi dan penyaluran listrik di tahun 2008 dengan elemen tertinggi adalah bahan bakar beserta pelumas diikuti dengan pembelian & rental dan selanjutnya adalah depresiasi.

Gambar 4
PLN sendiri sudah menjadi lokomotif penggerak crash program pembangkit listrik 10,000 MW tahap 1 dan tahap 2 yang akan sangat berperan dalam mengurangi biaya bahan bakar dan pelumas. Harga minyak sendiri sangat berpeluang untuk naik lagi dari level sekarang sekitar 70 – 75 USD ke level di atas 100 USD. Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan naiknya harga batubara secara tajam di masa depan meskipun sudah diantisipasi dengan DMO ( Domestic Market Obligation ) dan KSO PLN dengan tambang batubara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa batubara adalah salah satu komoditi yang juga diperlukan oleh banyak negara ( sebut saja China dan India ). Konsep pembangunan pembangkit listrik di tahap 2 dengan mendayagunakan geothermal ( Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia ) dan energi terbarukan lainnya sudah tepat dan perlu lebih diintensifkan. Kita bisa mencontoh Denmark yang berhasil menjadi salah satu kekuatan disegani dalam “green energy” dan “green economy”. . Semua bermula dari krisis minyak di tahun 1970an yang membuat Denmark nyaris kelimpungan karena kebergantungan yang tinggi terhadap minyak dan komoditi tambang lainnya yang diimpor. Denmark sendiri tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dan komoditi lainnya yang tajam di tahun 2007 dan 2008. Di saat yang sama Denmark telah berhasil menumbuhkan perusahaan-perusahaan kelas dunia di sektor green energy seperti Vestas. Jelas kita bisa lihat adanya multiplier effect pemberdayaan ekonomi dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Denmark.
Penghematan energi yang dapat dimotori oleh PLN antara lain pemasyarakatan penggunaan lampu hemat energi .Di masa lalu PLN sudah pernah bekerjasama dengan ADB dan berdasarkan data penghematan yang bisa diraih oleh PLN sebesar 2,7 trilliun rupiah. Program serupa juga sudah dilaksanakan EGAT ( PLN Thailand ) dan boleh dikatakan sangat berhasil. Dari program 30 persen subsidi di Thailand,setiap baht subsidi akan mampu menarik 3,2 baht dari investasi swasta yang menghasilkan lebih dari 16 baht total penghematan energi selama masa hidup tiap peralatan ( Vongsoasup dan du Pont,2004 ). Program seperti ini jelas dapat dilaksanakan lagi secara lebih luas dan sangat dimungkinkan secara teknologi dengan keberadaan teknologi lampu LED yang lebih hemat lagi daripada CFL yang sudah hemat energi.
Usulan kelima berkaitan dengan pelanggan sendiri. Pengkodean dan standar yang menspesifikasikan dengan jelas efisiensi energi minimum yang dibutuhkan oleh peralatan ataupun bangunan. Pengalaman dari negara lain ( khususnya negara-negara OECD ) telah menunjukkan bahwa ini salah satu usulan paling efektif untuk mengurangi pertumbuhan konsumsi energi tanpa perlu banyak biaya. Pengkodean dapat dilakukan pada bangunan yaitu dengan kode bangunan ( building codes ). Untuk peralatan sendiri dengan mengharuskan pelabelan standar efisiensi energi.
Pilot project peningkatan efisiensi energi juga dapat dilakukan dan menurut penulis bisa dimulai di Jakarta. Kenapa harus Jakarta ? Pertama Jakarta sendiri memiliki masyarakat yang relatif lebih berpendidikan dan mampu. Kedua rasio elektrifikasi Jakarta hampir 100% dengan kualitas layanan listrik yang terbaik di Indonesia. Peluang peningkatan efisiensi energi di Jakarta, cukup besar yaitu sekitar 10% - 30% yang berasal dari seluruh sektor baik industri, komersial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum, maupun rumah tangga. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain melalui :
1. Perbaikan manajemen gedung (konsep green building)
2. Pengaturan jadwal nyala lampu dan pemasangan KWh meter untuk PJU
3. Penyediaan ruang hijau terbuka
4. Perbaikan sistem dan sarana transportasi public
5. Perubahan pola konsumsi energi masyarakat yang lebih efisien. Sebagai contoh pengunaan pendingin ruangan ( AC ). Bila tidak dibutuhkan untuk terlalu dingin ( misal karena musim hujan ) maka cukup diset 24 - 25 Celcius saja sehingga dapat menghemat pemakaian energi listrik.
Kesadaran akan perubahan perilaku dan gaya hidup hemat energi merupakan faktor utama dalam meningkatkan efisiensi energi. Salah satu contoh nyata baru-baru ini di Bangladesh yaitu dikeluarkannya aturan bagi pegawai negeri untuk tidak memakai jas pada musim panas ( kecuali ada acara formal ) karena akan menyebabkan naiknya konsumsi listrik yang tidak perlu oleh pemakaian AC yang tinggi.
Usulan keenam adalah penyaluran subsidi listrik yang sudah bisa dikurangi dialihkan ke sektor energi terbarukan . Untuk saat ini perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia tidak begitu pesat bila dibandingkan dengan China,Amerika Serikat,Jerman,dan berbagai negara lainnya. Salah satu faktor yang kurang adalah bantuan dari pemerintah yang masih sangat dibutuhkan. Amerika Serikat memberikan tax credit yang besar untuk sektor energi terbarukan. Baru-baru ini Amerika Serikat juga mengumumkan skema grant / hadiah untuk mengantikan skema tax credit selama ini. Setiap 1 USD dana pemerintah akan mendukung 2 USD dana swasta yang berarti grant sekitar 30% dari total proyek. California,salah satu negara bagian di Amerika Serikat menetapkan renewable energi portofolios / portofolio energi terbarukan yang tergolong progresif. Sementara China giat membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Di satu sisi China mengembangkan infrastruktur kelistrikan,peningkatan pemakaian energi terbarukan dan di samping itu juga untuk membantu ekonomi dalam negeri mereka karena adanya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memproduksi panel surya dan turbin angin. Hal yang dilakukan di China dapat kita tiru dengan menyalurkan sebagian subsidi listrik untuk pembangkitan listrik energi terbarukan skala besar di mana tanpa subsidi belum akan ekonomis untuk saat ini. Jerman sendiri termasuk salah satu pelopor konsep feed in tariff bagi listrik yang berasal dari energi terbarukan. Dengan konsep feed in tariff maka listrik yang berasal dari energi terbarukan terjamin pembeliannya dan dikompensasi atas capital expenditure yang tinggi di awal proyek. Indonesia sendiri memiliki potensi tinggi untuk PV / panel surya karena intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Pemerintah dalam hal ini dapat membantu dengan skema subsidi bagi pemasangan panel surya di rumah-rumah dan adanya jaminan surplus listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan diserap oleh PLN ( dikoneksikan ke grid utama ). PLN sendiri memperoleh keuntungan dengan adanya tambahan pasokan daya listrik meskipun ada resiko jangka panjangnya yaitu kehilangan konsumen yang berhasil berswasembada energi listrik. Dari hasil pengamatan penulis di Jerman awal tahun ini maka kekhawatiran bahwa perusahaan listrik akan kehilangan konsumen karena instalasi panel surya di banyak rumah tangga tidak terwujud. Hal ini disebabkan karena instalasi panel surya biasanya ditujukan untuk mengurangi saja,bukan untuk meniadakan konsumsi listrik dari IPP / Perusahaan listrik di Jerman. Di samping itu intensitas sinar matahari bersifat tidak kontinu misalnya pada musim dingin,hujan ataupun malam hari.
Usulan ketujuh adalah peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan BUMD dalam peningkatan penyediaan listrik disertai kemungkinan mekanisme cost sharing dalam subsidi. Hal ini sangat dimungkinkan oleh UU Ketenagalistrikan yang baru disahkan oleh DPR. Perlu diketahui bahwa subsidi yang dinikmati oleh pelanggan saat ini masih berasal dari pemerintah pusat saja. Membesarnya anggaran daerah seiring dengan desentralisasi fiskal yang progresif berarti tersedianya dana yang seringkali tidak dipakai secara optimal bahkan diparkir saja di SBI ( Sertifikat Bank Indonesia. ). Pemerintah-pemerintah daerah yang kaya bisa membantu PLN & BUMD dalam biaya pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan di daerahnya jadi ibaratnya menyediakan pancingnya daripada menyediakan ikannya sepanjang waktu. Ada baiknya dijelaskan dan dibatasi kriteria pemerintah daerah kaya yaitu mereka yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi. Kapasitas fiskal daerah merupakan rasio antara total penerimaan daerah ( pendapatan asli daerah,dana alokasi umum,dana bagi hasil,dan penerimaan lainnya tapi tidak termasuk dana alokasi khusus / darurat setelah dikurangi belanja pegawai ) terhadap jumlah penduduk. Dengan bantuan biaya pembangunan ini maka PLN & BUMD bisa mengurangi beban bunga ( bila dana didapatkan dari pinjaman luar dan dalam negeri ),mengatasi kesulitan mencari dana yang ada selama ini ( khususnya bagi proyek di daerah terisolir ataupun dengan daya rendah / menengah yang tidak begitu disukai investor / kreditor ) dan diharapkan dapat meraup margin tanpa perlu mendapatkan subsidi lebih lanjut di fase operasional. Beberapa daerah yang potensial untuk dilibatkan seperti Kalimantan Timur,Riau,Jakarta,Papua,Papua Barat dan lain sebagainya. Skema kerjasama sendiri dapat berupa bantuan dana langsung dari PEMDA ke PLN,PEMDA ke BUMD ataupun pendirian perusahaan joint venture antara PLN dan pemerintah daerah / BUMD.
Usulan kedelapan dan terakhir adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor listrik dengan skema microloan / kredit mikro. Kita bisa mengalihkan sebagian dana subsidi yang sudah bisa dikurangi untuk menyiapkan skema kredit mikro di bidang perlistrikan versi Indonesia dengan sasaran utama masyarakat ekonomi lemah di daerah pedesaan dan terisolir. Koperasi dapat menjadi salah satu motor penggerak skema ini dan sangat dimungkinkan juga oleh UU Ketenagalistrikan yang baru. Adalah penting untuk mengalakkan skema yang dapat sustainable,menguntungkan,dapat dikembangkan lebih lanjut dan bukan suatu yayasan / kerja sosial yang justru tidak akan mengurangi beban subsidi saat ini. Grameen Shakti,anak perusahaan Grameen Bank di Bangladesh di bawah pimpinan Muhammad Yunus,peraih hadiah Nobel tahun 2006 merupakan salah satu contoh sukses yang bisa ditiru. Mereka telah memberikan kredit mikro selama lebih dari 13 tahun untuk instalasi listrik di daerah pedesaan dan terisolir dengan menggunakan panel surya,tenaga angin,biogas,kompor yang lebih baik dan lain sebagainya. Konsep Grameen Shakti sudah teruji dengan pencapaian mengagumkan yaitu 2 juta masyarakat di segenap pelosok Bangladesh merasakan manfaatnya. Indonesia sendiri jelas mempunyai potensi untuk menyamai bahkan melebihi apa yang Bangladesh sudah lakukan selama ini. Semua ini tentunya memerlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk sektor kredit mikro dan koperasi.
Dari tulisan di atas yang mengulas tentang evolusi,besaran dan juga usulan-usulan yang dapat ditempuh oleh pemerintah,PLN dan stakeholders energi listrik termasuk pelanggan maka penulis berharap bahwa semua pemangku kepentingan dapat memahami tentang peranan PLN dan pemerintah yang sangat besar selama ini dalam penyediaan energi listrik dengan harga yang terjangkau. Penulis berharap bahwa usulan-usulan yang ada dapat dikaji dan diterapkan lebih lanjut. Penulis percaya bahwa kombinasi pelaksanaan usulan-usulan di atas akan dapat mewujudkan subsidi yang lebih memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga penciptaan industri ketenagalistrikan yang dinamis di masa depan. Penulis bersyukur bahwa peranan PLN sendiri tidak akan dikesampingkan dalam UU Ketenagalistrikan yang baru. PLN memang tidak akan sendiri lagi di masa yang akan datang tapi status sebagai “preferred company” yang dijamin dalam UU dan berbekal pengalamannya selama ini maka penulis yakin bahwa PLN akan tetap survive,dominan dan lebih berhasil lagi di masa yang akan datang. Siapa tahu 15 tahun yang akan datang ketika rasio elektrifikasi Indonesia sudah mendekati 100% maka kita dapat melihat PLN yang go internasional membangun proyek-proyek kelistrikan di luar negeri. Akhir kata dengan percepatan pembangunan infrastruktur ( termasuk listrik ) dan pengurangan / reformasi subsidi listrik secara gradual maka kita sama-sama berharap akan mempercepat pencapaian Indonesia sebagai negara maju ( middle income country ) di periode 2025 – 2040.
Sunday, January 03, 2010
Putrajaya, A Role Model Capital For The World
I went to Putrajaya,the capital of Malaysia couple of times in 2009 and it was mainly organized to process my immigration matters as I’m an expatriate here. However I didn’t miss the chance to enjoy and a bit of sightseeing surrounding Putrajaya. Lush greenery, botanical gardens are spread across the landscape enhanced by large bodies of water and wetlands. You can see many beautifully designed buildings and even the street lamps are beautiful. It really make you more interested and curious with it.
Since then I was curious to know better Putrajaya hence I continued it by googling in the internet for so many times. So the brief history is like this. Malaysia began casting around for a new Federal Administrative Centre away from Kuala Lumpur two decades ago. Various sites were identified and five were short-listed. After toying with setting up shop in the neighboring state of Pahang, Tun Mahathir settled on the southern Prang Besar district of Selangor state in June 1993 and launched the project in 1995, naming it after and in memory of Malaysia's first prime minister, YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Putrajaya has been used since 1999 when The National Security Division (Bahagian Keselamatan Negara) and Implementation and Coordination Unit (ICU)of the Prime Minister’s Department create history by being the first two government departments to move their operations to the Prime Minister’s Office Complex in Putrajaya. The purpose of Putrajaya is being the capital of Malaysia and at the same time balancing the development away from Kuala Lumpur but still supporting the development in Klang Valley.
Putrajaya sits on a magnificent 4,931 hectares spread and hosting 50,000 people ( mainly are government employee and families ). Its Masterplan is designed along an axial tangent which runs from the northeast to southeast taking full advantage of the natural surroundings.. After 10 years about 40% of Putrajaya is still natural which fit well with the original concept of it as “ garden city “.

Fig.1 Aerial view part of Putrajaya
My mind rambling around and suddenly see the connection among Putrajaya and other purpose built capitals such as Canberra,Brasilia,Islamabad and even Washington D.C.. I visited Canberra,the capital city of Australia back on 2008 and can see high degree of similarities between Putrajaya and Canberra. Both serve as capital city and mainly dominated by government employees & buildings as well. The cities also have been planned to develop further than hosting just government buildings and employees. Canberra is a quiet city but more developed than Putrajaya. It has famous Australian National University and all foreign embassies are already located inside there. Couple of museums and galleries such as Australian War Memorial and National Gallery of Australia located in Canberra which caught my attention as visitor at that time.
Reviewing and comparing further Putrajaya with other cities such as Islamabad and Brasilia we can see that Putrajaya still has a lot of room to develop and grow further. Islamabad,Brasilia and Canberra are more mature and older in history. This 3 cities already host more than just government employees and having its vibrant mix societies,having their own airports,universities and etc. I believe no universities being planned for Putrajaya ( which may not be needed in 5 – 10 years time as number of universities nearby Putrajaya are enough ). Even the KLIA airport is close enough and can easily cater the needs of Putrajaya. The real room to grow then is having vibrant society and well planned city with the main backbone still government employees and diplomatic corps while still preserving the “garden city” concept.
Speaking of diplomatic corps then it’s worthwhile to know that many countries ( 28 by my last account ) already booked and 18 of them already signed agreement to purchase the lots inside Putrajaya Precinct 15 to build their embassies but not much real development has been happening. Large majority still maintain their embassies / consulates in down town KL largely because it’s easier to serve their citizens there, the high cost needed to build new embassy building inside Putrajaya and also no imposition can be done by Malaysian Government. There are two things that can be done. First is to make sure Putrajaya more attractive by offering more incentives.Second is easier access from Kuala Lumpur and Petaling Jaya to Putrajaya. There’s good highway and fast train serving this route now all the way to KLIA but more need to be done on the public transport hence people can travel easier,faster and more cost effective as well. It won’t be a short term thing and learning from Brasilia it might take another 1- 2 decades to reach the point where majority if not all of embassies will be located in Putrajaya.
Vibrant societies can be reflected from their cultural,sport,educational and even night life activities. Private sector certainly will play the main part of it such as running the pub,kiosk, day to day sport facilities and even international school. Attracting more private sector to do business and settle down in Putrajaya should be the main aim of Putrajaya administrator. Remember that Putrajaya planned to accommodate up to 330,000 people, about 6 fold more than now. To enhance the cultural activities and interactions inside it then development of cultural centres such as museum,gallery,concert hall are a must.There are couple of sport competitions done in Putrajaya regularly ( which are good ). Putrajaya can aim further to form or sponsor a sport club with Putrajaya as its home base such as basketball or football club. It would be interesting to watch how the bonding of Putrajaya residents can improve further when they have a “Putrajaya football club” which they can admire and support together.
Putrajaya can be easily a main tourist attraction in Malaysia as well. I remember how Canberra being promoted as tourist destination and load of buses going there from Sydney and other cities. Tourists go there to see the embassy quarter,parliament house,government complexes,museum and etc. Most of it can be offered by Putrajaya as well plus the well preserved greenery. I believe the same has been done here to attract more tourists who visiting Genting and KL to also go to Putrajaya. Facilities such as hotel ( Pullman and etc ) are already there albeit mostly people making a day trip to Putrajaya and seldom stay there except for conferences,meetings and official guests of Malaysian government. Tourism can be a major revenue making here provided a comprehensive package can be sold to foreign tourists for example coupling it with the tour to Cyberjaya and watching a F1 grandprix in Sepang circuit.

Fig. 2 Wawasan Bridge
The Garden City concept can be further coupled with green energy concept. Park and Ride which have been implemented for long time support the use of public transport. This is in turn reducing the usage of private transport and carbon emission which might be resulted from it. Public transport in Putrajaya also already using natural gas as its fuel. Another system that is commonly being used in Putrajaya is Gas District Cooling system, a centralized energy plant using natural gas to generate chilled water for air-conditioning requirements of buildings. The system is not only environmental friendly and practical but in the architectural sense, the building designs will also directly ‘benefit’ from it, as the building designs could make do without Cooling Tower at the roof top. As a result, the façade of the buildings in Putrajaya, mainly the government and commercial buildings are more motivating and appealing whilst building owners can optimise the usage of space. Besides Park&Ride ,natural gas public transport and Gas District Cooling system then Putrajaya can explore and develop more this green concept into reality with the installation of BIPV ( building installed photovoltaic panel ) on the residential and government buildings which can contribute reasonable amount of electricity and heating of water. However the installation of BIPV need to be done properly as not to damage the beauty of buildings in Putrajaya. Waste to energy treatment can be built and applied as well. It has the right size of population ( not too big or too small ) to try this concept citywide. Overall it can contribute to Putrajaya’s future standing as role model for the green capital / city of the world.

Fig.3 Lake view of Putrajaya
Worth to note that Putrajaya already progressing well and on track since its inception. However it still has a lot of room to develop further into a “ real city with vibrant societies”. This opportunity if used properly with most exciting and suitable concepts such as green concept coupled with proper planning can ensure the future growth,sustainability and prosperity of it. Furthermore it can be a role model to other aspiring countries which may plan to move their capital cities to a brand new place for whatever reasons or even to some other aspiring countries which just want to develop new cities eventhough it won’t be as capital. Opportunity to export Malaysia’s experience in developing and managing Putrajaya in the future is something that can’t be underestimated. Many of Malaysian companies and experts involved in Putrajaya project can be engaged and employed overseas. This in return will bring money and investment back and spur Malaysia’s growth futher. Remember that Malaysia need this type of high value added expertises in order to reach the target as developed nation by 2020.
Well,it may be just my wishes and rants as foreigner for now. But I don’t doubt it might be a positive reality in 5 - 10 years more. Will see it soon !!!
Since then I was curious to know better Putrajaya hence I continued it by googling in the internet for so many times. So the brief history is like this. Malaysia began casting around for a new Federal Administrative Centre away from Kuala Lumpur two decades ago. Various sites were identified and five were short-listed. After toying with setting up shop in the neighboring state of Pahang, Tun Mahathir settled on the southern Prang Besar district of Selangor state in June 1993 and launched the project in 1995, naming it after and in memory of Malaysia's first prime minister, YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Putrajaya has been used since 1999 when The National Security Division (Bahagian Keselamatan Negara) and Implementation and Coordination Unit (ICU)of the Prime Minister’s Department create history by being the first two government departments to move their operations to the Prime Minister’s Office Complex in Putrajaya. The purpose of Putrajaya is being the capital of Malaysia and at the same time balancing the development away from Kuala Lumpur but still supporting the development in Klang Valley.
Putrajaya sits on a magnificent 4,931 hectares spread and hosting 50,000 people ( mainly are government employee and families ). Its Masterplan is designed along an axial tangent which runs from the northeast to southeast taking full advantage of the natural surroundings.. After 10 years about 40% of Putrajaya is still natural which fit well with the original concept of it as “ garden city “.

Fig.1 Aerial view part of Putrajaya
My mind rambling around and suddenly see the connection among Putrajaya and other purpose built capitals such as Canberra,Brasilia,Islamabad and even Washington D.C.. I visited Canberra,the capital city of Australia back on 2008 and can see high degree of similarities between Putrajaya and Canberra. Both serve as capital city and mainly dominated by government employees & buildings as well. The cities also have been planned to develop further than hosting just government buildings and employees. Canberra is a quiet city but more developed than Putrajaya. It has famous Australian National University and all foreign embassies are already located inside there. Couple of museums and galleries such as Australian War Memorial and National Gallery of Australia located in Canberra which caught my attention as visitor at that time.
Reviewing and comparing further Putrajaya with other cities such as Islamabad and Brasilia we can see that Putrajaya still has a lot of room to develop and grow further. Islamabad,Brasilia and Canberra are more mature and older in history. This 3 cities already host more than just government employees and having its vibrant mix societies,having their own airports,universities and etc. I believe no universities being planned for Putrajaya ( which may not be needed in 5 – 10 years time as number of universities nearby Putrajaya are enough ). Even the KLIA airport is close enough and can easily cater the needs of Putrajaya. The real room to grow then is having vibrant society and well planned city with the main backbone still government employees and diplomatic corps while still preserving the “garden city” concept.
Speaking of diplomatic corps then it’s worthwhile to know that many countries ( 28 by my last account ) already booked and 18 of them already signed agreement to purchase the lots inside Putrajaya Precinct 15 to build their embassies but not much real development has been happening. Large majority still maintain their embassies / consulates in down town KL largely because it’s easier to serve their citizens there, the high cost needed to build new embassy building inside Putrajaya and also no imposition can be done by Malaysian Government. There are two things that can be done. First is to make sure Putrajaya more attractive by offering more incentives.Second is easier access from Kuala Lumpur and Petaling Jaya to Putrajaya. There’s good highway and fast train serving this route now all the way to KLIA but more need to be done on the public transport hence people can travel easier,faster and more cost effective as well. It won’t be a short term thing and learning from Brasilia it might take another 1- 2 decades to reach the point where majority if not all of embassies will be located in Putrajaya.
Vibrant societies can be reflected from their cultural,sport,educational and even night life activities. Private sector certainly will play the main part of it such as running the pub,kiosk, day to day sport facilities and even international school. Attracting more private sector to do business and settle down in Putrajaya should be the main aim of Putrajaya administrator. Remember that Putrajaya planned to accommodate up to 330,000 people, about 6 fold more than now. To enhance the cultural activities and interactions inside it then development of cultural centres such as museum,gallery,concert hall are a must.There are couple of sport competitions done in Putrajaya regularly ( which are good ). Putrajaya can aim further to form or sponsor a sport club with Putrajaya as its home base such as basketball or football club. It would be interesting to watch how the bonding of Putrajaya residents can improve further when they have a “Putrajaya football club” which they can admire and support together.
Putrajaya can be easily a main tourist attraction in Malaysia as well. I remember how Canberra being promoted as tourist destination and load of buses going there from Sydney and other cities. Tourists go there to see the embassy quarter,parliament house,government complexes,museum and etc. Most of it can be offered by Putrajaya as well plus the well preserved greenery. I believe the same has been done here to attract more tourists who visiting Genting and KL to also go to Putrajaya. Facilities such as hotel ( Pullman and etc ) are already there albeit mostly people making a day trip to Putrajaya and seldom stay there except for conferences,meetings and official guests of Malaysian government. Tourism can be a major revenue making here provided a comprehensive package can be sold to foreign tourists for example coupling it with the tour to Cyberjaya and watching a F1 grandprix in Sepang circuit.

Fig. 2 Wawasan Bridge
The Garden City concept can be further coupled with green energy concept. Park and Ride which have been implemented for long time support the use of public transport. This is in turn reducing the usage of private transport and carbon emission which might be resulted from it. Public transport in Putrajaya also already using natural gas as its fuel. Another system that is commonly being used in Putrajaya is Gas District Cooling system, a centralized energy plant using natural gas to generate chilled water for air-conditioning requirements of buildings. The system is not only environmental friendly and practical but in the architectural sense, the building designs will also directly ‘benefit’ from it, as the building designs could make do without Cooling Tower at the roof top. As a result, the façade of the buildings in Putrajaya, mainly the government and commercial buildings are more motivating and appealing whilst building owners can optimise the usage of space. Besides Park&Ride ,natural gas public transport and Gas District Cooling system then Putrajaya can explore and develop more this green concept into reality with the installation of BIPV ( building installed photovoltaic panel ) on the residential and government buildings which can contribute reasonable amount of electricity and heating of water. However the installation of BIPV need to be done properly as not to damage the beauty of buildings in Putrajaya. Waste to energy treatment can be built and applied as well. It has the right size of population ( not too big or too small ) to try this concept citywide. Overall it can contribute to Putrajaya’s future standing as role model for the green capital / city of the world.

Fig.3 Lake view of Putrajaya
Worth to note that Putrajaya already progressing well and on track since its inception. However it still has a lot of room to develop further into a “ real city with vibrant societies”. This opportunity if used properly with most exciting and suitable concepts such as green concept coupled with proper planning can ensure the future growth,sustainability and prosperity of it. Furthermore it can be a role model to other aspiring countries which may plan to move their capital cities to a brand new place for whatever reasons or even to some other aspiring countries which just want to develop new cities eventhough it won’t be as capital. Opportunity to export Malaysia’s experience in developing and managing Putrajaya in the future is something that can’t be underestimated. Many of Malaysian companies and experts involved in Putrajaya project can be engaged and employed overseas. This in return will bring money and investment back and spur Malaysia’s growth futher. Remember that Malaysia need this type of high value added expertises in order to reach the target as developed nation by 2020.
Well,it may be just my wishes and rants as foreigner for now. But I don’t doubt it might be a positive reality in 5 - 10 years more. Will see it soon !!!
Saturday, November 21, 2009
Antara Jembatan Selat Malaka dan Jembatan Selat Sunda
Akhir-akhir ini ramai diberitakan tentang usulan pembangunan megaproyek jembatan selat Malaka dan selat Sunda. Pendukung / proponen megaproyek jembatan selat Malaka dan Selat Sunda mengemukakan pendapatnya masing-masing di media massa dan berbagai diskusi / pertemuan. Bahkan ada laman yang membahas khusus jembatan Sunda dan mungkin juga jembatan Malaka nantinya.
Jembatan Selat Sunda sendiri direncanakan menghubungkan ujung selatan pulau Sumatera ( secara spesifik provinsi Lampung ) ke pulau Jawa ( secara spesifik provinsi Banten ). Pembangunan jembatan sepanjang 30 km ini diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun dan biaya sebesar 100 trilliun rupiah dan Rp 500 miliar per tahun untuk operasional jembatan.Bila dibandingkan dengan jembatan terpanjang di Asia saat ini yaitu jembatan Teluk Hangzhou di China yang berjarak 36 km maka jembatan Selat Sunda sedikit lebih pendek saja. Jembatan Selat Sunda rencananya akan dibuat enam lajur kendaraan, masing-masing tiga lajur dalam satu ruasnya. Jembatan selebar 60 meter ini juga dilengkapi dua jalur pejalan kaki dan jalur darurat. Jembatan ini juga akan dilengkapi dua rel kereta.
Ada beberapa manfaat yang ditampilkan dan ditonjolkan dengan munculnya jembatan ini. Pertama adalah mobilitas dan interaksi antara pulau Jawa dan pulau Sumatera akan jauh lebih baik. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 maka pulau Jawa dihuni 59.19% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah total 203,46 juta. Sementara pulau Sumatera dihuni 20.97% dari total penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 240 juta jiwa dengan persentase di Jawa dan Sumatera yang tidak jauh berubah di banding sensus tahun 2000. Tentu saja potensi penduduk yang sangat besar belum termasuk mobilitas tambahan dari penduduk di pulau-pulau lainnya. Saat ini waktu tempuh dari Jakarta ke Bandar Lampung sekitar 6 jam dengan sambungan feri dari Bakauheni ke Merak. Apabila jembatan ini ada maka waktu tempuh pun akan lebih singkat misalnya saja menjadi sekitar 4 jam saja. 2 jam penghematan untuk satu kali perjalanan akan sangat berarti bagi para pekerja komuter ataupun angkutan ekspedisi barang barang cepat rusak / busuk seperti sayur mayur,buah,daging dan lain sebagainya. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah 2 pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia serta merupakan tulang punggung utama perekonomian Indonesia. Pulau Sumatera terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya seperti karet,kelapa sawit,batubara,minyak,gas dan lain sebagainya. Sementara pulau Jawa terkenal akan sumber daya manusia yang melimpah,konsumen terbesar,perindustrian seperti tekstil,assembling mobil dsb serta pusat pemerintahan Indonesia yang berada di Jakarta.
Kedua adalah percepatan pertumbuhan di pulau Sumatera dan Jawa. Sumatera Selatan,Riau,Jambi,Sumatera Utara bahkan Aceh yang relatif kaya akan sumber daya alam seperti batubara,gas dan lain sebagainya akan dapat mengirimkan hasilnya ke pulau Jawa sebagai konsumen terbesar secara langsung melalui jalur darat. Sementara beberapa provinsi yang relatif lebih tertinggal yaitu Bengkulu dan Bangka Belitung dapat mengalami percepatan pembangunan. Lampung dan Banten sendiri sebagai tuan rumah dari jembatan ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat lagi dari trafik yang melintas di jembatan ini.
Ketiga adalah memperkuat ketahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Dengan hadirnya jembatan ini maka otomatis sudah ada 3 pulau yang terkoneksi langsung dengan jalur darat yaitu Pulau Sumatera,Jawa dan Madura. Mobilitas tentara dan polisi Indonesia tentu saja akan lebih baik daripada sekarang yang harus mengandalkan transportasi udara atau laut dengan segala keterbatasannya. Kita tahu bahwa kemampuan alutsista udara dan laut Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan sehingga keberadaan jembatan akan sangat memudahkan mobilitas pasukan ataupun polisi lewat jalan darat pada keadaan darurat bencana ataupun perang.
Keempat adalah kepercayaan diri yang cukup besar pada anak-anak bangsa untuk dapat melakukan megaproyek seperti ini yang meningkat tajam dengan suksesnya pembangunan dan operasi jembatan Surabaya Madura ( Suramadu ). Jembatan Suramadu yang mendapat dukungan dana dari China adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara untuk saat ini.
Ada juga pihak-pihak yang tidak mendukung proyek jembatan Sunda dengan berbagai alasan dan motif. Alasan pertama yang sering dikemukakan adalah resiko gempa yang cukup tinggi mengingat Selat Sunda sangat dekat ke daerah patahan dan juga Gunung Krakatau yang masih dapat meletus. Resiko gempa ini perlu dikaji lebih jauh sehingga diharapkan kalau jembatan ini dibangun maka tidak akan membahayakan penggunanya serta dapat digunakan dalam jangka waktu cukup lama tanpa kerusakan berarti ( kita batasi saja 100 tahun ).
Kedua yaitu internal rate of return proyek ini tergolong rendah sehingga sulit menarik investor swasta. Bila pendapatan yang diperoleh investor sebesar US$ 50 juta per tahun untuk penyewaan jalan tol dengan berasumsi bahwa tiap hari jembatan itu dilewati 160 ribu kendaraan. Sedangkan pendapatan sewa fasilitas lain, seperti rel kereta api dan lain sebagainya juga US$ 50 juta per tahun. Dengan asumsi ini maka investasi baru diperkirakan kembali dalam masa 27 tahun. 27 tahun adalah masa yang panjang dan akan sulit menarik investor swasta ke dalamnya.
Ketiga yaitu adanya usulan untuk memperbaiki sistem transportasi laut berbasis jet foil dan feri. Indonesia adalah suatu negara maritim dengan lautannya yang terbentang luas maka wajar saja ada sebagian pihak ingin memperkuat transportasi laut yang ada terlebih dahulu sebelum melangkah ke megaproyek jembatan. Hemat saya untung rugi sistem transportasi laut dan darat perlu dikaji lebih lanjut. Di samping itu keberadaan jembatan tidak akan dapat menghapuskan sama sekali kebutuhan akan transportasi laut yang mumpuni karena kapasitas angkut barang yang lebih besar dan juga sebagai cadangan bila ada gangguan pada jembatan seperti kecelakaan,kemacetan luar biasa,bencana alam dan lain sebagainya.
Keempat adalah Indonesia sudah menandatangani konvensi internasional. Dengan menandatangani konvensi ini maka Indonesia mengakui bahwa ada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) atau sea line of connection. Konvensi internasional daerah laut mengharuskan selat sunda harus terbuka untuk trafik dunia karena ini menyangkut gerakan maritim dunia. Jadi bila kita membangun sesuatu di Selat Sunda maka harus diyakinkan bahwa semua jenis kapal akan bebas bergerak, termasuk kapal induk dan tanker yang tinggi.
Kelima adalah interaksi ekonomi antar berbagai provinsi justru akan menimbulkan ego dan persaingan antar daerah ( contoh Lampung dengan Sumatera Selatan, Banten dengan Jawa Barat dan lain sebagainya ). Menurut hemat saya maka interaksi ekonomi antar daerah adalah hal nyata dan positif yang tidak bisa dihindari lagi. Persaingan antar daerah untuk lebih maju dan menyerap investasi adalah hal wajar asalkan tidak mengarah pada egoisme kedaerahan dan persaingan tidak sehat. China adalah contoh nyata keberhasilan kompetisi antar daerah menarik investasi khususnya luar negeri sehingga saat ini bukan saja daerah Delta Mutiara ( Guangdong,Fujian dan sekitarnya ),Shanghai atau Beijing yang ramai investasi bahkan sekarang merambah ke Mongolia Dalam dan Xinjiang yang relatif jauh dari tepi pantai dan terisolir dulunya. Namun kita tetap perlu waspada akan bahaya egoisme kedaerahan dan persaingan tidak sehat yang dapat memicu konflik sosial dan juga hadirnya peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih dan saling mematikan.
Bila jembatan Sunda lebih banyak digagas pihak dalam negeri Indonesia maka jembatan Malaka adalah case in point berbeda karena lebih banyak dimotori oleh pihak Malaysia ( dalam hal ini pemerintahan Federal dan negara bagian Malaka ). Berdasarkan penelusuran ide ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Soeharto dan Mahathir Muhammad. Tentu saja proyek ini tidak pernah dilaksanakan karena krisis ekonomi 1997 dan fase pemulihan sesudahnya.
Jembatan Malaka sendiri diusulkan kembali pada akhir tahun 2008 pada suatu acara regional untuk menghubungkan antara Kuala Tinggi,Malaysia ke Dumai,Riau di Indonesia. Untuk biaya diperkirakan menelan sekitar 12.5 miliar dollar AS ( sekitar 125 trilliun rupiah ). Pendanaan sendiri sedang dicari dan tampaknya metoda Private Finance Initiative akan dipakai.
Ada beberapa logika atau justifikasi yang sering dipakai oleh proponen proyek ini. Pertama adalah potensi Sumatera dengan populasi sekitar 50 juta jiwa serta potensi semenanjung Malaysia di mana mayoritas penduduk Malaysia tinggal dan juga pusat utama perekonomiannya ( sekitar 20 juta jiwa atau 80% total populasi ). Potensi tambahan adalah Singapura dengan populasi sekitar 4.5 juta jiwa yang dapat mencapai Kuala Tinggi,Malaysia lewat jalur darat dalam waktu 2 sampai 2.5 jam.
Alasan kedua adalah strategisnya selat Malaka sebagai jalur transit perdagangan dunia. Keberadaan jembatan akan meningkatkan kemampuan kontrol atas selat Malaka oleh Indonesia dan Malaysia. Sekitar 25% barang-barang produksi dunia melintasi Selat Malaka tiap tahunnya. Tentu saja perlu dipikirkan lebih mendalam apakah keberadaan jembatan ini justru tidak akan menimbulkan masalah pada salah satu jalur pelayaran vital dunia ini karena panjang jembatan sekitar 52 km dan ketinggian jembatan yang harus sangat tinggi untuk memungkinkan kapal-kapal besar bisa melintas. Kita tentu saja tidak ingin keberadaan jembatan ini justru menyulitkan atau menutup jalur pelayaran yang vital bagi banyak negara di Asia dan dunia termasuk Indonesia sendiri.
Alasan ketiga adalah jembatan ini tidak akan mengalami bahaya gempa bila dibandingkan langsung dengan kompetitornya saat ini yaitu jembatan Sunda. Menurut saya faktor ini sangat minor dikarenakan teknologi tahan gempa sudah dapat dirancang. Kita dapat belajar dari Jepang dengan teknologi bangunan dan jembatan tahan gempanya yang sangat mumpuni. Kita juga dapat belajar dari China yang sukses dengan jembatan Hangzhounya baru-baru ini.
Ada beberapa isu dan masalah yang akan muncul dengan kehadiran jembatan Malaka ini. Saya akan melihatnya dari perspektif kedua belah pihak yaitu Malaysia dan Indonesia.
Dari Indonesia sendiri isu pertama adalah akan banyaknya wisatawan Indonesia ( khususnya Sumatera ) yang pergi ke Malaysia untuk belanja dan juga turisme medis.Bagi Indonesia ini akan menjadi sumber pengeluaran devisa di samping tidak akan banyak membantu ekonomi dan pembangunan dalam negeri Indonesia sendiri.
Isu kedua yaitu soal pertahanan dan keamanan Indonesia. Baru saja Indonesia sukses mengulung komplotan teroris pimpinan Nordin Mohammad Top yang terkenal dengan pergerakan lintas negaranya. Keberadaan jembatan ini akan sangat memudahkan pergerakan para teroris ke dalam wilayah Indonesia kembali tanpa terdeteksi. Di samping itu bagi Indonesia hubungan Malaysia – Indonesia yang kerap pasang surut ditandai dengan masih adanya klaim produk budaya dan wilayah seperti Ambalat di ujung utara Kalimantan yang kaya minyak maka keberadaan jembatan ini justru dapat melemahkan pertahanan Indonesia. Sumatera adalah bagian penting dari Indonesia. Kedekatan Sumatera dengan Malaysia yang terlalu berlebihan akan dapat membahayakan kesatuan berbangsa dan bernegara baik dalam aspek sosial,ekonomi,politik dan lain sebagainya. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia adalah penting tapi hubungan antara Sumatera dengan bagian lain dari Indonesia ( Jawa,Bali,Kalimantan dsb ) jauh lebih penting.
Isu ketiga adalah soal pengelolaan dan mekanisme cost sharing pembangunan jembatan tersebut nantinya. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini berusaha membangun infrastruktur yang lebih baik di berbagai pelosok Indonesia seperti jalan tol trans Jawa,jalan lintas Kalimantan,Sulawesi dan lain sebagainya. Kemampuan finansial Indonesia yang terbatas tentu saja memaksa Indonesia harus memprioritaskan proyek yang lebih urgen dan strategis. Hemat penulis maka proyek jembatan Malaka sendiri belum urgen meskipun strategis di masa depan. Hubungan antara Sumatera dan Malaysia sendiri sudah sangat mudah dengan keberadaan feri dan juga transportasi udara ( khususnya Airasia,Firefly dan Garuda )
Isu keempat adalah soal persaingan ekonomi. Tidak dinyana Sumatera memiliki potensi ekonomi sangat besar dengan batubara,gas,minyak,kelapa sawit,karet dan lain sebagainya.Luas lahan yang belum terolah masih banyak. Hutan yang sering terbakar dan mengirimkan asap ke Malaysia dan Singapura juga ada di Sumatera. Potensi tambang batubara dan migas juga masih banyak yang belum terolah. Semenanjung Malaysia sendiri meskipun masih memiliki kekayaan alam seperti kelapa sawit,karet dsb tapi potensi pengembangan lebih lanjut boleh dikatakan terbatas karena keterbatasan lahan. Migas yang ada di lepas pantai timur semenanjung yaitu negara bagian Trengganu dan Kelantan sendiri boleh dikatakan akan segera habis dalam kurun waktu 10 – 15 tahun ke depan apabila tidak ada penemuan ladang minyak dan gas yang berarti. PETRONAS sebagai perusahaan minyak nasional Malaysia sudah bertahun – tahun gencar melakukan investasi di luar negeri sebut saja di Myanmar,Vietnam,Sudan dan sekarang juga di Indonesia. PERTAMINA sebagai perusahaan minyak nasional Indonesia sudah mengalami perbaikan berarti dari segi produksi,reserve dan kemampuan teknisnya tapi kita harus jujur bahwa PERTAMINA masih satu tahap di bawah Petronas sehingga untuk 5 tahun ke depan masih belum dapat bersaing dengan baik khususnya di pengelolaan blok laut dalam dan daerah-daerah sulit lainnya.
Persaingan ekonomi sendiri selalu melibatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Sumatera pada dasarnya berlimpah ruah dibanding Malaysia tapi secara keseluruhan kualitas mungkin masih 1 tingkat di bawah Malaysia. Ini dapat dilihat dari ranking HDI ( Human Development Index ) Indonesia yang masih di bawah Malaysia. Berdasarkan laporan HDI tahun 2009 maka Indonesia berada pada rangking 111 sementara Malaysia berada pada posisi 66. Ketertinggalan ini perlu diatasi dulu bila Indonesia tidak ingin mengalami kondisi yang tidak menguntungkan pada era AFTA atau era jembatan Malaka sudah ada di mana jabatan eksekutif dan para direktur di Indonesia akan dipegang oleh orang Malaysia / asing sementara pekerja biasa oleh orang Indonesia.
Bagi Malaysia sendiri ada beberapa isu yang akan muncul. Isu pertama adalah tentang pembiayaan proyek ini. Malaysia sendiri saat ini diguncang korupsi megaproyek PKFZ ( Port Klang Free Zone ) dan proyek-proyek lainnya yang menghabiskan banyak uang negara. Pembiayaan proyek oleh negara masih potensial akan membawa proyek ini menjadi proyek white elephant yaitu megaproyek yang gagal membawa manfaat atau tidak selesai tapi menghabiskan banyak uang. Ada pemikiran untuk menarik biaya tol atas perlintasan kendaraan dan kereta api di atas jembatan ini.Ide ini sudah diaplikasikan di ASEAN Bridge yang menghubungkan Brunei dengan Miri,Malaysia. Perhitungan lebih lanjut dibutuhkan untuk dapat yakin akan feasibilitas dan profitabilitas megaproyek seperti ini. Studi terakhir yang dirilis oleh SOMP ( Straits of Malacca Partnership Sdn. Bhd. ) mengemukakan bahwa trafik kendaraan diperkirakan sebesar 15,000 kendaraan dengan jasa tol diperlukan dalam kisaran 75 USD hingga 85 USD per kendaraan.
Isu kedua adalah banyaknya tenaga kerja ilegal ( 2 juta ) dan legal Indonesia ( 1 juta ) di Malaysia. Sebagian pihak di Malaysia mengkhawatirkan semakin banyaknya pekerja ilegal Indonesia yang akan masuk ke Malaysia lewat jalur jembatan ini. Ketegangan sosial dan kriminalitas pun dikhawatirkan akan naik. Kita maklum bahwa isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia bak duri dalam daging yang sering memanaskan hubungan Indonesia – Malaysia.
Isu ketiga adalah persaingan ekonomi. Sebagian kalangan Malaysia mengkhawatirkan bahwa akan banyak orang Malaysia yang akan pergi berlibur dengan berkendaraan pada akhir pekan ke Sumatera ( sebut saja Padang,Bukit Tinggi,Danau Toba dan lain sebagainya. ). Keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia jelas menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan Malaysia. Harga-harga barang dan makanan di Indonesia yang lebih murah akan menambah minat belanja wisatawan Malaysia pula. Jelas ini akan mengurangi belanja dalam negeri di Malaysia.
Saya sendiri berharap paparan singkat di atas dapat menjadi masukan berarti bagi decision maker di Republik tercinta ini. Kajian teknis,ekonomis,strategis pertahanan keamanan,sosial dan lain sebagainya dari megaproyek jembatan Sunda atau Malaka harus dilakukan dengan matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kita tidak ingin megaproyek yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang punya vested interest / proponen saja tapi harusnya bagi kemaslahatan mayoritas bangsa ini. Kita juga tidak ingin punya megaproyek yang akan menjadi white elephant karena perencanaan dan keberlanjutannya tidak dipikirkan dengan baik.Kita mungkin masih ingat peribahasa ” Biar lambat asal selamat ” yang mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu apalagi hal yang sepenting dan sestrategis ini.
Jembatan Selat Sunda sendiri direncanakan menghubungkan ujung selatan pulau Sumatera ( secara spesifik provinsi Lampung ) ke pulau Jawa ( secara spesifik provinsi Banten ). Pembangunan jembatan sepanjang 30 km ini diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun dan biaya sebesar 100 trilliun rupiah dan Rp 500 miliar per tahun untuk operasional jembatan.Bila dibandingkan dengan jembatan terpanjang di Asia saat ini yaitu jembatan Teluk Hangzhou di China yang berjarak 36 km maka jembatan Selat Sunda sedikit lebih pendek saja. Jembatan Selat Sunda rencananya akan dibuat enam lajur kendaraan, masing-masing tiga lajur dalam satu ruasnya. Jembatan selebar 60 meter ini juga dilengkapi dua jalur pejalan kaki dan jalur darurat. Jembatan ini juga akan dilengkapi dua rel kereta.
Ada beberapa manfaat yang ditampilkan dan ditonjolkan dengan munculnya jembatan ini. Pertama adalah mobilitas dan interaksi antara pulau Jawa dan pulau Sumatera akan jauh lebih baik. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 maka pulau Jawa dihuni 59.19% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah total 203,46 juta. Sementara pulau Sumatera dihuni 20.97% dari total penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 240 juta jiwa dengan persentase di Jawa dan Sumatera yang tidak jauh berubah di banding sensus tahun 2000. Tentu saja potensi penduduk yang sangat besar belum termasuk mobilitas tambahan dari penduduk di pulau-pulau lainnya. Saat ini waktu tempuh dari Jakarta ke Bandar Lampung sekitar 6 jam dengan sambungan feri dari Bakauheni ke Merak. Apabila jembatan ini ada maka waktu tempuh pun akan lebih singkat misalnya saja menjadi sekitar 4 jam saja. 2 jam penghematan untuk satu kali perjalanan akan sangat berarti bagi para pekerja komuter ataupun angkutan ekspedisi barang barang cepat rusak / busuk seperti sayur mayur,buah,daging dan lain sebagainya. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah 2 pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia serta merupakan tulang punggung utama perekonomian Indonesia. Pulau Sumatera terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya seperti karet,kelapa sawit,batubara,minyak,gas dan lain sebagainya. Sementara pulau Jawa terkenal akan sumber daya manusia yang melimpah,konsumen terbesar,perindustrian seperti tekstil,assembling mobil dsb serta pusat pemerintahan Indonesia yang berada di Jakarta.
Kedua adalah percepatan pertumbuhan di pulau Sumatera dan Jawa. Sumatera Selatan,Riau,Jambi,Sumatera Utara bahkan Aceh yang relatif kaya akan sumber daya alam seperti batubara,gas dan lain sebagainya akan dapat mengirimkan hasilnya ke pulau Jawa sebagai konsumen terbesar secara langsung melalui jalur darat. Sementara beberapa provinsi yang relatif lebih tertinggal yaitu Bengkulu dan Bangka Belitung dapat mengalami percepatan pembangunan. Lampung dan Banten sendiri sebagai tuan rumah dari jembatan ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat lagi dari trafik yang melintas di jembatan ini.
Ketiga adalah memperkuat ketahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Dengan hadirnya jembatan ini maka otomatis sudah ada 3 pulau yang terkoneksi langsung dengan jalur darat yaitu Pulau Sumatera,Jawa dan Madura. Mobilitas tentara dan polisi Indonesia tentu saja akan lebih baik daripada sekarang yang harus mengandalkan transportasi udara atau laut dengan segala keterbatasannya. Kita tahu bahwa kemampuan alutsista udara dan laut Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan sehingga keberadaan jembatan akan sangat memudahkan mobilitas pasukan ataupun polisi lewat jalan darat pada keadaan darurat bencana ataupun perang.
Keempat adalah kepercayaan diri yang cukup besar pada anak-anak bangsa untuk dapat melakukan megaproyek seperti ini yang meningkat tajam dengan suksesnya pembangunan dan operasi jembatan Surabaya Madura ( Suramadu ). Jembatan Suramadu yang mendapat dukungan dana dari China adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara untuk saat ini.
Ada juga pihak-pihak yang tidak mendukung proyek jembatan Sunda dengan berbagai alasan dan motif. Alasan pertama yang sering dikemukakan adalah resiko gempa yang cukup tinggi mengingat Selat Sunda sangat dekat ke daerah patahan dan juga Gunung Krakatau yang masih dapat meletus. Resiko gempa ini perlu dikaji lebih jauh sehingga diharapkan kalau jembatan ini dibangun maka tidak akan membahayakan penggunanya serta dapat digunakan dalam jangka waktu cukup lama tanpa kerusakan berarti ( kita batasi saja 100 tahun ).
Kedua yaitu internal rate of return proyek ini tergolong rendah sehingga sulit menarik investor swasta. Bila pendapatan yang diperoleh investor sebesar US$ 50 juta per tahun untuk penyewaan jalan tol dengan berasumsi bahwa tiap hari jembatan itu dilewati 160 ribu kendaraan. Sedangkan pendapatan sewa fasilitas lain, seperti rel kereta api dan lain sebagainya juga US$ 50 juta per tahun. Dengan asumsi ini maka investasi baru diperkirakan kembali dalam masa 27 tahun. 27 tahun adalah masa yang panjang dan akan sulit menarik investor swasta ke dalamnya.
Ketiga yaitu adanya usulan untuk memperbaiki sistem transportasi laut berbasis jet foil dan feri. Indonesia adalah suatu negara maritim dengan lautannya yang terbentang luas maka wajar saja ada sebagian pihak ingin memperkuat transportasi laut yang ada terlebih dahulu sebelum melangkah ke megaproyek jembatan. Hemat saya untung rugi sistem transportasi laut dan darat perlu dikaji lebih lanjut. Di samping itu keberadaan jembatan tidak akan dapat menghapuskan sama sekali kebutuhan akan transportasi laut yang mumpuni karena kapasitas angkut barang yang lebih besar dan juga sebagai cadangan bila ada gangguan pada jembatan seperti kecelakaan,kemacetan luar biasa,bencana alam dan lain sebagainya.
Keempat adalah Indonesia sudah menandatangani konvensi internasional. Dengan menandatangani konvensi ini maka Indonesia mengakui bahwa ada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) atau sea line of connection. Konvensi internasional daerah laut mengharuskan selat sunda harus terbuka untuk trafik dunia karena ini menyangkut gerakan maritim dunia. Jadi bila kita membangun sesuatu di Selat Sunda maka harus diyakinkan bahwa semua jenis kapal akan bebas bergerak, termasuk kapal induk dan tanker yang tinggi.
Kelima adalah interaksi ekonomi antar berbagai provinsi justru akan menimbulkan ego dan persaingan antar daerah ( contoh Lampung dengan Sumatera Selatan, Banten dengan Jawa Barat dan lain sebagainya ). Menurut hemat saya maka interaksi ekonomi antar daerah adalah hal nyata dan positif yang tidak bisa dihindari lagi. Persaingan antar daerah untuk lebih maju dan menyerap investasi adalah hal wajar asalkan tidak mengarah pada egoisme kedaerahan dan persaingan tidak sehat. China adalah contoh nyata keberhasilan kompetisi antar daerah menarik investasi khususnya luar negeri sehingga saat ini bukan saja daerah Delta Mutiara ( Guangdong,Fujian dan sekitarnya ),Shanghai atau Beijing yang ramai investasi bahkan sekarang merambah ke Mongolia Dalam dan Xinjiang yang relatif jauh dari tepi pantai dan terisolir dulunya. Namun kita tetap perlu waspada akan bahaya egoisme kedaerahan dan persaingan tidak sehat yang dapat memicu konflik sosial dan juga hadirnya peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih dan saling mematikan.
Bila jembatan Sunda lebih banyak digagas pihak dalam negeri Indonesia maka jembatan Malaka adalah case in point berbeda karena lebih banyak dimotori oleh pihak Malaysia ( dalam hal ini pemerintahan Federal dan negara bagian Malaka ). Berdasarkan penelusuran ide ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Soeharto dan Mahathir Muhammad. Tentu saja proyek ini tidak pernah dilaksanakan karena krisis ekonomi 1997 dan fase pemulihan sesudahnya.
Jembatan Malaka sendiri diusulkan kembali pada akhir tahun 2008 pada suatu acara regional untuk menghubungkan antara Kuala Tinggi,Malaysia ke Dumai,Riau di Indonesia. Untuk biaya diperkirakan menelan sekitar 12.5 miliar dollar AS ( sekitar 125 trilliun rupiah ). Pendanaan sendiri sedang dicari dan tampaknya metoda Private Finance Initiative akan dipakai.
Ada beberapa logika atau justifikasi yang sering dipakai oleh proponen proyek ini. Pertama adalah potensi Sumatera dengan populasi sekitar 50 juta jiwa serta potensi semenanjung Malaysia di mana mayoritas penduduk Malaysia tinggal dan juga pusat utama perekonomiannya ( sekitar 20 juta jiwa atau 80% total populasi ). Potensi tambahan adalah Singapura dengan populasi sekitar 4.5 juta jiwa yang dapat mencapai Kuala Tinggi,Malaysia lewat jalur darat dalam waktu 2 sampai 2.5 jam.
Alasan kedua adalah strategisnya selat Malaka sebagai jalur transit perdagangan dunia. Keberadaan jembatan akan meningkatkan kemampuan kontrol atas selat Malaka oleh Indonesia dan Malaysia. Sekitar 25% barang-barang produksi dunia melintasi Selat Malaka tiap tahunnya. Tentu saja perlu dipikirkan lebih mendalam apakah keberadaan jembatan ini justru tidak akan menimbulkan masalah pada salah satu jalur pelayaran vital dunia ini karena panjang jembatan sekitar 52 km dan ketinggian jembatan yang harus sangat tinggi untuk memungkinkan kapal-kapal besar bisa melintas. Kita tentu saja tidak ingin keberadaan jembatan ini justru menyulitkan atau menutup jalur pelayaran yang vital bagi banyak negara di Asia dan dunia termasuk Indonesia sendiri.
Alasan ketiga adalah jembatan ini tidak akan mengalami bahaya gempa bila dibandingkan langsung dengan kompetitornya saat ini yaitu jembatan Sunda. Menurut saya faktor ini sangat minor dikarenakan teknologi tahan gempa sudah dapat dirancang. Kita dapat belajar dari Jepang dengan teknologi bangunan dan jembatan tahan gempanya yang sangat mumpuni. Kita juga dapat belajar dari China yang sukses dengan jembatan Hangzhounya baru-baru ini.
Ada beberapa isu dan masalah yang akan muncul dengan kehadiran jembatan Malaka ini. Saya akan melihatnya dari perspektif kedua belah pihak yaitu Malaysia dan Indonesia.
Dari Indonesia sendiri isu pertama adalah akan banyaknya wisatawan Indonesia ( khususnya Sumatera ) yang pergi ke Malaysia untuk belanja dan juga turisme medis.Bagi Indonesia ini akan menjadi sumber pengeluaran devisa di samping tidak akan banyak membantu ekonomi dan pembangunan dalam negeri Indonesia sendiri.
Isu kedua yaitu soal pertahanan dan keamanan Indonesia. Baru saja Indonesia sukses mengulung komplotan teroris pimpinan Nordin Mohammad Top yang terkenal dengan pergerakan lintas negaranya. Keberadaan jembatan ini akan sangat memudahkan pergerakan para teroris ke dalam wilayah Indonesia kembali tanpa terdeteksi. Di samping itu bagi Indonesia hubungan Malaysia – Indonesia yang kerap pasang surut ditandai dengan masih adanya klaim produk budaya dan wilayah seperti Ambalat di ujung utara Kalimantan yang kaya minyak maka keberadaan jembatan ini justru dapat melemahkan pertahanan Indonesia. Sumatera adalah bagian penting dari Indonesia. Kedekatan Sumatera dengan Malaysia yang terlalu berlebihan akan dapat membahayakan kesatuan berbangsa dan bernegara baik dalam aspek sosial,ekonomi,politik dan lain sebagainya. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia adalah penting tapi hubungan antara Sumatera dengan bagian lain dari Indonesia ( Jawa,Bali,Kalimantan dsb ) jauh lebih penting.
Isu ketiga adalah soal pengelolaan dan mekanisme cost sharing pembangunan jembatan tersebut nantinya. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini berusaha membangun infrastruktur yang lebih baik di berbagai pelosok Indonesia seperti jalan tol trans Jawa,jalan lintas Kalimantan,Sulawesi dan lain sebagainya. Kemampuan finansial Indonesia yang terbatas tentu saja memaksa Indonesia harus memprioritaskan proyek yang lebih urgen dan strategis. Hemat penulis maka proyek jembatan Malaka sendiri belum urgen meskipun strategis di masa depan. Hubungan antara Sumatera dan Malaysia sendiri sudah sangat mudah dengan keberadaan feri dan juga transportasi udara ( khususnya Airasia,Firefly dan Garuda )
Isu keempat adalah soal persaingan ekonomi. Tidak dinyana Sumatera memiliki potensi ekonomi sangat besar dengan batubara,gas,minyak,kelapa sawit,karet dan lain sebagainya.Luas lahan yang belum terolah masih banyak. Hutan yang sering terbakar dan mengirimkan asap ke Malaysia dan Singapura juga ada di Sumatera. Potensi tambang batubara dan migas juga masih banyak yang belum terolah. Semenanjung Malaysia sendiri meskipun masih memiliki kekayaan alam seperti kelapa sawit,karet dsb tapi potensi pengembangan lebih lanjut boleh dikatakan terbatas karena keterbatasan lahan. Migas yang ada di lepas pantai timur semenanjung yaitu negara bagian Trengganu dan Kelantan sendiri boleh dikatakan akan segera habis dalam kurun waktu 10 – 15 tahun ke depan apabila tidak ada penemuan ladang minyak dan gas yang berarti. PETRONAS sebagai perusahaan minyak nasional Malaysia sudah bertahun – tahun gencar melakukan investasi di luar negeri sebut saja di Myanmar,Vietnam,Sudan dan sekarang juga di Indonesia. PERTAMINA sebagai perusahaan minyak nasional Indonesia sudah mengalami perbaikan berarti dari segi produksi,reserve dan kemampuan teknisnya tapi kita harus jujur bahwa PERTAMINA masih satu tahap di bawah Petronas sehingga untuk 5 tahun ke depan masih belum dapat bersaing dengan baik khususnya di pengelolaan blok laut dalam dan daerah-daerah sulit lainnya.
Persaingan ekonomi sendiri selalu melibatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Sumatera pada dasarnya berlimpah ruah dibanding Malaysia tapi secara keseluruhan kualitas mungkin masih 1 tingkat di bawah Malaysia. Ini dapat dilihat dari ranking HDI ( Human Development Index ) Indonesia yang masih di bawah Malaysia. Berdasarkan laporan HDI tahun 2009 maka Indonesia berada pada rangking 111 sementara Malaysia berada pada posisi 66. Ketertinggalan ini perlu diatasi dulu bila Indonesia tidak ingin mengalami kondisi yang tidak menguntungkan pada era AFTA atau era jembatan Malaka sudah ada di mana jabatan eksekutif dan para direktur di Indonesia akan dipegang oleh orang Malaysia / asing sementara pekerja biasa oleh orang Indonesia.
Bagi Malaysia sendiri ada beberapa isu yang akan muncul. Isu pertama adalah tentang pembiayaan proyek ini. Malaysia sendiri saat ini diguncang korupsi megaproyek PKFZ ( Port Klang Free Zone ) dan proyek-proyek lainnya yang menghabiskan banyak uang negara. Pembiayaan proyek oleh negara masih potensial akan membawa proyek ini menjadi proyek white elephant yaitu megaproyek yang gagal membawa manfaat atau tidak selesai tapi menghabiskan banyak uang. Ada pemikiran untuk menarik biaya tol atas perlintasan kendaraan dan kereta api di atas jembatan ini.Ide ini sudah diaplikasikan di ASEAN Bridge yang menghubungkan Brunei dengan Miri,Malaysia. Perhitungan lebih lanjut dibutuhkan untuk dapat yakin akan feasibilitas dan profitabilitas megaproyek seperti ini. Studi terakhir yang dirilis oleh SOMP ( Straits of Malacca Partnership Sdn. Bhd. ) mengemukakan bahwa trafik kendaraan diperkirakan sebesar 15,000 kendaraan dengan jasa tol diperlukan dalam kisaran 75 USD hingga 85 USD per kendaraan.
Isu kedua adalah banyaknya tenaga kerja ilegal ( 2 juta ) dan legal Indonesia ( 1 juta ) di Malaysia. Sebagian pihak di Malaysia mengkhawatirkan semakin banyaknya pekerja ilegal Indonesia yang akan masuk ke Malaysia lewat jalur jembatan ini. Ketegangan sosial dan kriminalitas pun dikhawatirkan akan naik. Kita maklum bahwa isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia bak duri dalam daging yang sering memanaskan hubungan Indonesia – Malaysia.
Isu ketiga adalah persaingan ekonomi. Sebagian kalangan Malaysia mengkhawatirkan bahwa akan banyak orang Malaysia yang akan pergi berlibur dengan berkendaraan pada akhir pekan ke Sumatera ( sebut saja Padang,Bukit Tinggi,Danau Toba dan lain sebagainya. ). Keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia jelas menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan Malaysia. Harga-harga barang dan makanan di Indonesia yang lebih murah akan menambah minat belanja wisatawan Malaysia pula. Jelas ini akan mengurangi belanja dalam negeri di Malaysia.
Saya sendiri berharap paparan singkat di atas dapat menjadi masukan berarti bagi decision maker di Republik tercinta ini. Kajian teknis,ekonomis,strategis pertahanan keamanan,sosial dan lain sebagainya dari megaproyek jembatan Sunda atau Malaka harus dilakukan dengan matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kita tidak ingin megaproyek yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang punya vested interest / proponen saja tapi harusnya bagi kemaslahatan mayoritas bangsa ini. Kita juga tidak ingin punya megaproyek yang akan menjadi white elephant karena perencanaan dan keberlanjutannya tidak dipikirkan dengan baik.Kita mungkin masih ingat peribahasa ” Biar lambat asal selamat ” yang mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu apalagi hal yang sepenting dan sestrategis ini.
Wednesday, November 18, 2009
Produk Otomotif Indonesia Penembus Pasar Global
Baru saja Trade Expo Indonesia 2009 di Jakarta ditutup. Trade Expo Indonesia dengan tema Indonesia Unlimited atau Indonesia Tanpa Batas bisa dikatakan berhasil dengan mencetak rekor transaksi di atas target yang sudah ditetapkan dan banyaknya buyer luar dan dalam negeri. Komponen otomotif sendiri berada di posisi ke 3 setelah sektor jasa / tenaga kerja dan furniture / mebel dan mencetak nilai transaksi sebesar 19.1 juta dollar USD. Kemampuan komponen dan produk otomotif Indonesia memikat para buyer luar negeri ini sungguh sangat membanggakan.
Berbicara tentang kebanggaan terhadap produk otomotif Indonesia maka sering pula kita mendengar ungkapan,keluhan dan lain sebagainya yang bernada negatif tentang industri otomotif Indonesia. Banyak yang langsung membanding-bandingkan industri otomotif Indonesia dengan negeri jiran Malaysia. Mereka mengkritik tentang tidak adanya produk mobil nasional seperti Proton di sana.
Saya sendiri mendapatkan pengalaman berbeda pada saat kunjungan ke luar negeri. Ketika bertemu dengan orang dari Afrika Selatan,Vietnam,Alzajair dan lain sebagainya mereka langsung bercerita dan menyatakan kekagumannya tentang Kijang,Avanza dan Innova. Tentu saja ini bukan tentang hewan Kijang / rusa tapi Toyota Kijang yang juga ada di negara mereka. Mereka sangat jelas mengingat bahwa Toyota Kijang,Avanza dan Innova adalah keluaran / diimpor dari Indonesia meskipun bermerek Toyota dari Jepang. Ingatan yang kuat seperti ini hanya akan muncul bila impresi dan pengalaman yang ada positif.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang industri otomotif Indonesia maka saya akan memberikan sedikit gambaran tentang industri otomotif Malaysia saat ini yang sering dijadikan pembanding. Baru-baru ini Malaysia meluncurkan Kebijakan Otomotif Nasional ( National Automotive Policy ) yang akan menghapuskan sistem Approved Permit bagi impor kendaraan dari luar negeri,pengurangan bea masuk bagi produk otomotif dan spare partnya dari luar negeri serta upaya menjadikan Malaysia sebagai hub produksi otomotif di kawasan Asia bersaing dengan Thailand dan Indonesia. Ada 2 perusahaan mobil nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia yaitu Proton dan Perodua. Di luar itu masih ada perakit seperti Naza,DRB Hicom dan beberapa perusahaan lainnya. Proton sendiri adalah produsen paling besar yang berdiri 26 tahun yang lalu berdasarkan lisensi teknologi dari Mitsubishi Motors Jepang. Proton saat ini sedang mengalami kesulitan yang dapat dilihat jelas dari kapasitas operasi hanya 50% dari total kapasitas yang ada serta masih diperlukannya proteksi dari pemerintah setempat yang notabene uang rakyat untuk tetap bertahan. Saat ini Proton masih mencari partner asing dan yang diincar saat ini adalah Volkswagen,Renault dan General Motors. Volkswagen sendiri hampir menjadi partner proton pada tahun 2007 tapi diskusi yang ada gagal.
Dari bahasan singkat tentang Malaysia kita akan menfokuskan kembali ke industri otomotif Indonesia. Beberapa pengamat dan pejabat menyatakan bahwa Indonesia tergolong terlambat dan . kehilangan momentum sejarah dalam memajukan program mobil nasional dan kalah bersaing. GAIKINDO ( Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ) sendiri menyatakan bahwa Indonesia baru sanggup unggul di kawasan ASEAN sekitar 5 tahun lagi yaitu tahun 2015. Industri otomotif Indonesia sendiri dianggap belum benar-benar mandiri karena belum memiliki merek sendiri dan dianggap hanya menjadi perakit / tukang jahit semata-mata. Kita perlu menilik sedikit sejarah untuk lebih mengerti tentang industri otomotif kita. Kembali ke era 1993 ke atas di mana Timor didengung-dengungkan sebagai proyek mobil nasional menyaingi Proton Malaysia. Namun kenyataannya tidak demikian karena yang terjadi adalah impor mobil CBU langsung dari Korea ( KIA Motor ) dengan label Timor. Timor sendiri kita ketahui adalah proyek yang gagal karena krisis finansial dan politik di Indonesia. Di samping proyek Timor ada proyek mobil nasional M3 Maleo di bawah koordinasi Menristek saat itu,Prof. B.J. Habibie yang juga kandas di tengah jalan.
Dari sejarah kelam Timor kita juga perlu tahu bahwa Indonesia sendiri mempunyai banyak contoh perusahaan yang berhasil seperti Astra International,Gadjah Tunggal ,Karoseri New Armada Magelang dan lain sebagainya. Ambil contoh saja Astra. Astra sendiri disamping berhasil memproduksi kendaraan bermotor bermerek Jepang yang berkualitas tinggi bertahun-tahun lamanya ( Toyota, Daihatsu,Nissan dan lain sebagainya ) juga sukses merambah sektor bisnis lainnya seperti pertambangan dan teknologi informasi. Astra juga terkenal sebagai salah satu pencetak manager – manager yang unggul di Indonesia.Di samping itu Astra adalah langganan Most Admired Companies sampai ke level Asia ( Wall Street Journal ).
Prof. B.J. Habibie,mantan Menristek dan Presiden RI baru-baru ini dalam seminar “ Indonesia 2045 : Super Power Baru ? “ di ITB Bandung menyatakan pentingnya riset dan teknologi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sudah lama Indonesia sadar bahwa ia tidak semata-mata dapat mengandalkan keunggulan komparatif semata-mata di masa depan seperti sumber daya alam,sumber daya manusia dan luas bentang wilayah. Bila Indonesia ingin mencapai status negara maju di tahun 2025 atau sesudahnya maka perlu terdapat lompatan ke depan yang ditandai dengan kehadiran knowledge based economy yang tangguh di pentas internasional dan berlandaskan pada nilai tambah tinggi,daya kreasi serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia. Secara singkat dapat kita katakan penekanan pada keunggulan kompetitif.
Industri alat angkut dan otomotif sendiri diharapkan akan menjadi industri utama di Indonesia dalam kerangka knowledge based economy. Kebutuhan dalam negeri memang tetap akan tinggi namun ekspor produk ini juga sangat diperlukan bagi perekonomian Indonesia yaitu membuka lapangan kerja dan mendatangkan devisa non migas dan non komoditi. Kemampuan menembus pasar global produk otomotif jelas menjadi sangat krusial.
Truk Perkasa,keluaran Texmaco sendiri dapat dijadikan contoh produk yang sukses menembus pasar global meskipun Texmaco kurang sukses sebagai perusahaan karena menjadi pasien BPPN dulunya. Truk Perkasa dengan kandungan lokal mencapai 90% sudah berhasil menembus pasar luar negeri bertahun – tahun lamanya. Truk yang dibuat di 2 pabrik milik Texmaco di Subang dan Kali Ungu,Semarang ini sendiri justru tak banyak berseliweran di jalan-jalan Indonesia meskipun pangsa pasar truknya mencapai 10,000 unit per tahun.
GT Radial sebagai salah satu produk ban Gadjah Tunggal Indonesia sukses menembus pasar seperti Australia,Kanada dan Inggris yang notabene sangat ketat persaingannya. Gadjah Tunggal merupakan salah satu pabrik ban otomotif terbesar di Asia Tenggara ini mempunyai komposisi ekspor mencapai 46% dari total produksinya pada tahun 2007. Di samping itu GT sudah sukses mendapatkan berbagai standarisasi dan sertifikasi internasional seperti E-Mark ( Eropa ), TUV Cert ( Jerman ) dan lain sebagainya sebagai bukti pengakuan dan akan sangat menunjang proses ekspansi internasionalnya lebih lanjut.
Dua contoh di atas adalah segelintir produk otomotif Indonesia yang sudah berhasil menembus pasar global. Namun yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah bagaimana menciptakan lagi GT Radial – GT Radial atau Truk Perkasa - Truk Perkasa selanjutnya yang bisa diekspor dan bersaing di tingkat global.
Mobil bermerek nasional adalah salah satu produk potensial yang bisa dikembangkan. Kita bisa belajar dari saudara kita di Asia seperti China,Jepang,India dan Korea. Hyundai dari Korea memulai posisinya di tahun 1968 sebagai perakit mobil Ford Amerika. Lambat laun mereka belajar dari Ford dan pada medio 1975 sudah berani membuat sendiri mobil dengan merek Hyundai ( dengan dukungan pemerintah Korea tentunya ). Pada masa-masa awal kebergantungan pada ahli-ahli luar negeri tidak ditekan atau diharamkan tapi justru dijadikan sebagai sumber ahli teknologi. Ahli-ahli dari Jepang,Italia,Inggris dan lain sebagainya didatangkan. Berangsur-angsur kualitasnya diperbaiki hingga kita bisa lihat sekarang ini mobil Hyundai berhasil menembus dan disukai di Amerika,China,Rusia,Indonesia dan berbagai negara lainnya. Ini menandakan keberhasilan mereka memperbaiki kualitas produk seiring waktu dan juga menangkap keinginan konsumen. Capacity building yang ada berjalan secara alami,terarah dan tanpa perlu banyak subsidi negara. Kita tentu saja tidak ingin mensubsidi mobil nasional selama 20 tahun atau lebih hanya demi kebanggaan nasional semu atau persaingan reputasi belaka.
Jepang sendiri dalam perjanjian kemitraaan strategis dengan Indonesia ( JIEPA ) telah berjanji akan memberikan bantuan teknis, melalui pusat pengembangan industri manufaktur kepada perusahaan manufaktur Indonesia untuk memenuhi standar kualitas internasional. Sektor otomotif dan suku cadang menjadi salah satu fokus utama bantuan kerjsama teknis ini. Perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Daihatsu akan menempatkan Indonesia sebagai pusat produksi untuk beberapa komponen utama yang ditujukan untuk pasar ASEAN. Pusat produksi di Indonesia ini akan terhubung dengan unit produksinya di Negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Malaysia, Philipina. Peluang bantuan dan kerjasama teknis dari Jepang ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya lagi dalam kerangka transfer teknologi.
Bila berbicara proyek mobil nasional kita tidak akan lupa dengan keberhasilan India mengeluarkan Tata Nanonya baru-baru ini. Mobil paling murah sedunia dengan bandrol harga 20 juta saja memiliki desain khas dan cocok dipakai di jalanan kota yang padat di India dan negara lainnya. Mobil ini rencananya diproduksi sebanyak 250,000 unit per tahun dengan target menengah untuk dipasarkan di Asia Tenggara,Afrika dan Amerika Latin. Bila Tata Nano berhasil mencapai target ini maka India akan masuk dalam jajaran elit eksportir mobil di dunia sekaligus menyumbang devisa bagi negaranya.
Mobil nasional murah untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor saat ini tengah didiskusikan dan coba dikembangkan juga di Indonesia. Paling tidak ada 3 proyek mobil nasional yang berjalan saat ini. Salah satunya adalah mobnas dengan julukan Arina, rancangan tangan-tangan terampil mahasiswa dan dosen dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah. Selain Arina, ada dua proyek mobnas lain yang lebih dulu diperkenalkan, yakni GEA ( Gulirkan Energi Alternatif ) keluaran PT Industri Kereta Api dan Tawon buatan PT Super Gasindo Jaya. GEA dan Tawon merupakan proyek keroyokan yang dikerjakan oleh dua perusahaan itu secara terpisah, bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mesin yang dipakai untuk proyek-proyek ini murni buatan lokal dan merupakan tanda-tanda menggembirakan. Harga mobil yang murah ( sekitar 30 juta ) dan hemat bahan bakar dapat menjadi nilai lebih dalam persaingan mengaet konsumen.
Trend menggembirakan di mobil nasional dan produk otomotif lainnya sendiri perlu dibantu dan diberikan stimulus oleh pemerintah sehingga suatu saat mimpi mobil nasional bisa diekspor akan menjadi kenyataan. Ekspor mobil yang saat ini sekitar 100.000 unit pertahun sendiri dapat dilipatgandakan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu seperti memberikan prioritas pengembangan industri komponen agar menjadi basis produk dan pengembangan desain. Hal ini diperlukan untuk mendongkrak daya saing industri di tengah persaingan global yang makin ketat. Perlu juga adanya integrasi regulasi, pengembangan SDM dan produk menuju riset & development yang sungguhan. Riset & development yang sungguhan akan memberikan jalan bagi mobil nasional dan produk otomotif yang sanggup bersaing tanpa proteksi berlebihan dari pemerintah.
Pembangunan infrastruktur jalan sendiri yang sedang gencar dilakukan akan dapat membantu sektor otomotif di pasar dalam negeri seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia,China dan Jepang . Dengan jalan yang lancar maka kenyamanan berkendaraan akan baik dan orang pun akan berminat membeli atau mencicil kendaraan mereka sendiri.Kemacetan mungkin akan segera timbul sebagai efek samping. Solusi mengatasi macet di kota besar seperti di Jakarta,Surabaya dsb harus dipikirkan bersamaan seperti membangun MRT,monorail dan lain sebagainya. Di sisi lain kehadiran infrastruktur yang baik akan membantu lancarnya ekspor produk seperti pengiriman dari pabrik otomotif ke pelabuhan ekspor.Toyota dan perusahaan lainnya sudah sering meminta kehadiran jalan yang memperlancar ekspor ke pelabuhan Tanjung Priok. Rencana pembangunan pelabuhan khusus ekspor otomotif di Kendal,Jawa Tengah dan Koja,Jakarta pun akan sangat menunjang ekspor mobil CBU & komponen otomotif lainnya. Hal ini kemudian akan membantu pengembangan lebih lanjut wilayah industri di Jabodetabek dan Kendal yang merupakan KEKI ( Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia ).
Pengembangan ekspor di bawah koordinasi Departemen Perdagangan harus diarahkan bukan saja pada pasar tradisional di Asia namun ke Afrika,Timur Tengah,Amerika Latin bahkan ke Amerika Serikat dan Eropa. Malaysia,tetangga kita mempunyai pasar kendaraan berpenumpang terbesar di Asia dengan penjualan kendaraan tahunan mencapai setengah juta unit. Pasar mereka masih terproteksi saat ini tapi seiring waktu harus dibuka juga dan akan menjadi ceruk pasar potensial yang harus terus digarap oleh pabrikan mobil dan komponen otomotif Indonesia.
Saya optimis bahwa produk otomotif Indonesia akan dapat semakin bersaing di masa yang akan datang dengan dukungan pemerintah dan kerja keras semua pihak. Kita tidak perlu takut bermimpi bahwa 15 – 20 tahun mendatang GEA,Arina,Perkasa dan lainnya dapat berseliweran di jalan raya Tokyo seperti mobil Toyota yang saat ini berseliweran di jalan raya Indonesia. Konsep Indonesia Unlimited harus tetap survive selamanya meskipun Trade Expo Indonesia sudah ditutup. Amin !
Berbicara tentang kebanggaan terhadap produk otomotif Indonesia maka sering pula kita mendengar ungkapan,keluhan dan lain sebagainya yang bernada negatif tentang industri otomotif Indonesia. Banyak yang langsung membanding-bandingkan industri otomotif Indonesia dengan negeri jiran Malaysia. Mereka mengkritik tentang tidak adanya produk mobil nasional seperti Proton di sana.
Saya sendiri mendapatkan pengalaman berbeda pada saat kunjungan ke luar negeri. Ketika bertemu dengan orang dari Afrika Selatan,Vietnam,Alzajair dan lain sebagainya mereka langsung bercerita dan menyatakan kekagumannya tentang Kijang,Avanza dan Innova. Tentu saja ini bukan tentang hewan Kijang / rusa tapi Toyota Kijang yang juga ada di negara mereka. Mereka sangat jelas mengingat bahwa Toyota Kijang,Avanza dan Innova adalah keluaran / diimpor dari Indonesia meskipun bermerek Toyota dari Jepang. Ingatan yang kuat seperti ini hanya akan muncul bila impresi dan pengalaman yang ada positif.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang industri otomotif Indonesia maka saya akan memberikan sedikit gambaran tentang industri otomotif Malaysia saat ini yang sering dijadikan pembanding. Baru-baru ini Malaysia meluncurkan Kebijakan Otomotif Nasional ( National Automotive Policy ) yang akan menghapuskan sistem Approved Permit bagi impor kendaraan dari luar negeri,pengurangan bea masuk bagi produk otomotif dan spare partnya dari luar negeri serta upaya menjadikan Malaysia sebagai hub produksi otomotif di kawasan Asia bersaing dengan Thailand dan Indonesia. Ada 2 perusahaan mobil nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia yaitu Proton dan Perodua. Di luar itu masih ada perakit seperti Naza,DRB Hicom dan beberapa perusahaan lainnya. Proton sendiri adalah produsen paling besar yang berdiri 26 tahun yang lalu berdasarkan lisensi teknologi dari Mitsubishi Motors Jepang. Proton saat ini sedang mengalami kesulitan yang dapat dilihat jelas dari kapasitas operasi hanya 50% dari total kapasitas yang ada serta masih diperlukannya proteksi dari pemerintah setempat yang notabene uang rakyat untuk tetap bertahan. Saat ini Proton masih mencari partner asing dan yang diincar saat ini adalah Volkswagen,Renault dan General Motors. Volkswagen sendiri hampir menjadi partner proton pada tahun 2007 tapi diskusi yang ada gagal.
Dari bahasan singkat tentang Malaysia kita akan menfokuskan kembali ke industri otomotif Indonesia. Beberapa pengamat dan pejabat menyatakan bahwa Indonesia tergolong terlambat dan . kehilangan momentum sejarah dalam memajukan program mobil nasional dan kalah bersaing. GAIKINDO ( Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ) sendiri menyatakan bahwa Indonesia baru sanggup unggul di kawasan ASEAN sekitar 5 tahun lagi yaitu tahun 2015. Industri otomotif Indonesia sendiri dianggap belum benar-benar mandiri karena belum memiliki merek sendiri dan dianggap hanya menjadi perakit / tukang jahit semata-mata. Kita perlu menilik sedikit sejarah untuk lebih mengerti tentang industri otomotif kita. Kembali ke era 1993 ke atas di mana Timor didengung-dengungkan sebagai proyek mobil nasional menyaingi Proton Malaysia. Namun kenyataannya tidak demikian karena yang terjadi adalah impor mobil CBU langsung dari Korea ( KIA Motor ) dengan label Timor. Timor sendiri kita ketahui adalah proyek yang gagal karena krisis finansial dan politik di Indonesia. Di samping proyek Timor ada proyek mobil nasional M3 Maleo di bawah koordinasi Menristek saat itu,Prof. B.J. Habibie yang juga kandas di tengah jalan.
Dari sejarah kelam Timor kita juga perlu tahu bahwa Indonesia sendiri mempunyai banyak contoh perusahaan yang berhasil seperti Astra International,Gadjah Tunggal ,Karoseri New Armada Magelang dan lain sebagainya. Ambil contoh saja Astra. Astra sendiri disamping berhasil memproduksi kendaraan bermotor bermerek Jepang yang berkualitas tinggi bertahun-tahun lamanya ( Toyota, Daihatsu,Nissan dan lain sebagainya ) juga sukses merambah sektor bisnis lainnya seperti pertambangan dan teknologi informasi. Astra juga terkenal sebagai salah satu pencetak manager – manager yang unggul di Indonesia.Di samping itu Astra adalah langganan Most Admired Companies sampai ke level Asia ( Wall Street Journal ).
Prof. B.J. Habibie,mantan Menristek dan Presiden RI baru-baru ini dalam seminar “ Indonesia 2045 : Super Power Baru ? “ di ITB Bandung menyatakan pentingnya riset dan teknologi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sudah lama Indonesia sadar bahwa ia tidak semata-mata dapat mengandalkan keunggulan komparatif semata-mata di masa depan seperti sumber daya alam,sumber daya manusia dan luas bentang wilayah. Bila Indonesia ingin mencapai status negara maju di tahun 2025 atau sesudahnya maka perlu terdapat lompatan ke depan yang ditandai dengan kehadiran knowledge based economy yang tangguh di pentas internasional dan berlandaskan pada nilai tambah tinggi,daya kreasi serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia. Secara singkat dapat kita katakan penekanan pada keunggulan kompetitif.
Industri alat angkut dan otomotif sendiri diharapkan akan menjadi industri utama di Indonesia dalam kerangka knowledge based economy. Kebutuhan dalam negeri memang tetap akan tinggi namun ekspor produk ini juga sangat diperlukan bagi perekonomian Indonesia yaitu membuka lapangan kerja dan mendatangkan devisa non migas dan non komoditi. Kemampuan menembus pasar global produk otomotif jelas menjadi sangat krusial.
Truk Perkasa,keluaran Texmaco sendiri dapat dijadikan contoh produk yang sukses menembus pasar global meskipun Texmaco kurang sukses sebagai perusahaan karena menjadi pasien BPPN dulunya. Truk Perkasa dengan kandungan lokal mencapai 90% sudah berhasil menembus pasar luar negeri bertahun – tahun lamanya. Truk yang dibuat di 2 pabrik milik Texmaco di Subang dan Kali Ungu,Semarang ini sendiri justru tak banyak berseliweran di jalan-jalan Indonesia meskipun pangsa pasar truknya mencapai 10,000 unit per tahun.
GT Radial sebagai salah satu produk ban Gadjah Tunggal Indonesia sukses menembus pasar seperti Australia,Kanada dan Inggris yang notabene sangat ketat persaingannya. Gadjah Tunggal merupakan salah satu pabrik ban otomotif terbesar di Asia Tenggara ini mempunyai komposisi ekspor mencapai 46% dari total produksinya pada tahun 2007. Di samping itu GT sudah sukses mendapatkan berbagai standarisasi dan sertifikasi internasional seperti E-Mark ( Eropa ), TUV Cert ( Jerman ) dan lain sebagainya sebagai bukti pengakuan dan akan sangat menunjang proses ekspansi internasionalnya lebih lanjut.
Dua contoh di atas adalah segelintir produk otomotif Indonesia yang sudah berhasil menembus pasar global. Namun yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah bagaimana menciptakan lagi GT Radial – GT Radial atau Truk Perkasa - Truk Perkasa selanjutnya yang bisa diekspor dan bersaing di tingkat global.
Mobil bermerek nasional adalah salah satu produk potensial yang bisa dikembangkan. Kita bisa belajar dari saudara kita di Asia seperti China,Jepang,India dan Korea. Hyundai dari Korea memulai posisinya di tahun 1968 sebagai perakit mobil Ford Amerika. Lambat laun mereka belajar dari Ford dan pada medio 1975 sudah berani membuat sendiri mobil dengan merek Hyundai ( dengan dukungan pemerintah Korea tentunya ). Pada masa-masa awal kebergantungan pada ahli-ahli luar negeri tidak ditekan atau diharamkan tapi justru dijadikan sebagai sumber ahli teknologi. Ahli-ahli dari Jepang,Italia,Inggris dan lain sebagainya didatangkan. Berangsur-angsur kualitasnya diperbaiki hingga kita bisa lihat sekarang ini mobil Hyundai berhasil menembus dan disukai di Amerika,China,Rusia,Indonesia dan berbagai negara lainnya. Ini menandakan keberhasilan mereka memperbaiki kualitas produk seiring waktu dan juga menangkap keinginan konsumen. Capacity building yang ada berjalan secara alami,terarah dan tanpa perlu banyak subsidi negara. Kita tentu saja tidak ingin mensubsidi mobil nasional selama 20 tahun atau lebih hanya demi kebanggaan nasional semu atau persaingan reputasi belaka.
Jepang sendiri dalam perjanjian kemitraaan strategis dengan Indonesia ( JIEPA ) telah berjanji akan memberikan bantuan teknis, melalui pusat pengembangan industri manufaktur kepada perusahaan manufaktur Indonesia untuk memenuhi standar kualitas internasional. Sektor otomotif dan suku cadang menjadi salah satu fokus utama bantuan kerjsama teknis ini. Perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Daihatsu akan menempatkan Indonesia sebagai pusat produksi untuk beberapa komponen utama yang ditujukan untuk pasar ASEAN. Pusat produksi di Indonesia ini akan terhubung dengan unit produksinya di Negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Malaysia, Philipina. Peluang bantuan dan kerjasama teknis dari Jepang ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya lagi dalam kerangka transfer teknologi.
Bila berbicara proyek mobil nasional kita tidak akan lupa dengan keberhasilan India mengeluarkan Tata Nanonya baru-baru ini. Mobil paling murah sedunia dengan bandrol harga 20 juta saja memiliki desain khas dan cocok dipakai di jalanan kota yang padat di India dan negara lainnya. Mobil ini rencananya diproduksi sebanyak 250,000 unit per tahun dengan target menengah untuk dipasarkan di Asia Tenggara,Afrika dan Amerika Latin. Bila Tata Nano berhasil mencapai target ini maka India akan masuk dalam jajaran elit eksportir mobil di dunia sekaligus menyumbang devisa bagi negaranya.
Mobil nasional murah untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor saat ini tengah didiskusikan dan coba dikembangkan juga di Indonesia. Paling tidak ada 3 proyek mobil nasional yang berjalan saat ini. Salah satunya adalah mobnas dengan julukan Arina, rancangan tangan-tangan terampil mahasiswa dan dosen dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah. Selain Arina, ada dua proyek mobnas lain yang lebih dulu diperkenalkan, yakni GEA ( Gulirkan Energi Alternatif ) keluaran PT Industri Kereta Api dan Tawon buatan PT Super Gasindo Jaya. GEA dan Tawon merupakan proyek keroyokan yang dikerjakan oleh dua perusahaan itu secara terpisah, bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Mesin yang dipakai untuk proyek-proyek ini murni buatan lokal dan merupakan tanda-tanda menggembirakan. Harga mobil yang murah ( sekitar 30 juta ) dan hemat bahan bakar dapat menjadi nilai lebih dalam persaingan mengaet konsumen.
Trend menggembirakan di mobil nasional dan produk otomotif lainnya sendiri perlu dibantu dan diberikan stimulus oleh pemerintah sehingga suatu saat mimpi mobil nasional bisa diekspor akan menjadi kenyataan. Ekspor mobil yang saat ini sekitar 100.000 unit pertahun sendiri dapat dilipatgandakan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu seperti memberikan prioritas pengembangan industri komponen agar menjadi basis produk dan pengembangan desain. Hal ini diperlukan untuk mendongkrak daya saing industri di tengah persaingan global yang makin ketat. Perlu juga adanya integrasi regulasi, pengembangan SDM dan produk menuju riset & development yang sungguhan. Riset & development yang sungguhan akan memberikan jalan bagi mobil nasional dan produk otomotif yang sanggup bersaing tanpa proteksi berlebihan dari pemerintah.
Pembangunan infrastruktur jalan sendiri yang sedang gencar dilakukan akan dapat membantu sektor otomotif di pasar dalam negeri seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia,China dan Jepang . Dengan jalan yang lancar maka kenyamanan berkendaraan akan baik dan orang pun akan berminat membeli atau mencicil kendaraan mereka sendiri.Kemacetan mungkin akan segera timbul sebagai efek samping. Solusi mengatasi macet di kota besar seperti di Jakarta,Surabaya dsb harus dipikirkan bersamaan seperti membangun MRT,monorail dan lain sebagainya. Di sisi lain kehadiran infrastruktur yang baik akan membantu lancarnya ekspor produk seperti pengiriman dari pabrik otomotif ke pelabuhan ekspor.Toyota dan perusahaan lainnya sudah sering meminta kehadiran jalan yang memperlancar ekspor ke pelabuhan Tanjung Priok. Rencana pembangunan pelabuhan khusus ekspor otomotif di Kendal,Jawa Tengah dan Koja,Jakarta pun akan sangat menunjang ekspor mobil CBU & komponen otomotif lainnya. Hal ini kemudian akan membantu pengembangan lebih lanjut wilayah industri di Jabodetabek dan Kendal yang merupakan KEKI ( Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia ).
Pengembangan ekspor di bawah koordinasi Departemen Perdagangan harus diarahkan bukan saja pada pasar tradisional di Asia namun ke Afrika,Timur Tengah,Amerika Latin bahkan ke Amerika Serikat dan Eropa. Malaysia,tetangga kita mempunyai pasar kendaraan berpenumpang terbesar di Asia dengan penjualan kendaraan tahunan mencapai setengah juta unit. Pasar mereka masih terproteksi saat ini tapi seiring waktu harus dibuka juga dan akan menjadi ceruk pasar potensial yang harus terus digarap oleh pabrikan mobil dan komponen otomotif Indonesia.
Saya optimis bahwa produk otomotif Indonesia akan dapat semakin bersaing di masa yang akan datang dengan dukungan pemerintah dan kerja keras semua pihak. Kita tidak perlu takut bermimpi bahwa 15 – 20 tahun mendatang GEA,Arina,Perkasa dan lainnya dapat berseliweran di jalan raya Tokyo seperti mobil Toyota yang saat ini berseliweran di jalan raya Indonesia. Konsep Indonesia Unlimited harus tetap survive selamanya meskipun Trade Expo Indonesia sudah ditutup. Amin !
Thursday, August 27, 2009
Up : An Excellent Movie
I just watched a very touching and good cartoon movie,Up last weekend. This movie produced by Pixar ( in cooperation with Disney Group ).
Some people might be curious why I watched cartoon movie,as an adult it must be strange if I like it. I like good movies and so far I believe cartoon movies produced by Pixar always good. They have good stories,humanist,simple,very touching and very good quality of pictures as well.
Up is also the case. It basically told a story of old man,Carl who has unfulfilled childhood dream of adventuring around the world. His dream finally came true only after he was very old and his wife passed away. He travelled to South America using his own house floating in the sky suspended by helium balloons. He is accompanied by a small and cute boyscout,Russell. Russell actually wanted to earn a badge for assisting elderly. The adventure to South America is basically interesting with surprises and the funny part with the appearance of Dug,a talking golden retriever and Kevin,a big female bird.
Overall this movie is good and I would recommend watching it. Up is a movie that can touch and entertain you at the same time !
Some people might be curious why I watched cartoon movie,as an adult it must be strange if I like it. I like good movies and so far I believe cartoon movies produced by Pixar always good. They have good stories,humanist,simple,very touching and very good quality of pictures as well.
Up is also the case. It basically told a story of old man,Carl who has unfulfilled childhood dream of adventuring around the world. His dream finally came true only after he was very old and his wife passed away. He travelled to South America using his own house floating in the sky suspended by helium balloons. He is accompanied by a small and cute boyscout,Russell. Russell actually wanted to earn a badge for assisting elderly. The adventure to South America is basically interesting with surprises and the funny part with the appearance of Dug,a talking golden retriever and Kevin,a big female bird.
Overall this movie is good and I would recommend watching it. Up is a movie that can touch and entertain you at the same time !
Friday, July 31, 2009
Role of online citizens in Indonesia
Have you ever heard about the death of Indonesian student in Singapore recently ? David Hartanto Wijaya suddenly became a famous name in Indonesia. FYI Singapore’s coronary court just made decision that the death was a suicide instead of murder / homicide.
Why David’s case can be a so wellknown case in Indonesia or may be in Singapore now ? The reasons I think mainly because Indonesian media put a lot of attention on it and many online citizens actively supporting David’s family to find the truth out of it ( such as Iwan Piliang,Christovita Wiloto,OC Kaligis and thousand if not million of other online citizens ).
Even current Vice Presiden,Jusuf Kalla shows his support and the next Vice President,Boediono also shows his support ( during his recent visit to Singapore ).
What I would like to write not about a debate whether it’s a suicide or not. It remains a secret now ( and may be will forever be ) and I think enough people discussing and investigating for it. Other angle on this side is how online citizens ( in Indonesia ) can be a great advocating group. This trend also can be seen during recent Prita’s case ( which not fully solved yet ).
Indonesian online citizens are so diverse (affiliations,background,motivation and etc. ). Recent fantastic growth on Facebook's membership and usage of Blackberry is a contributing factor on the existence of new Indonesian online citizens group. Many “active” online citizens voice out their opinions and advocating something via Facebook,mailing list and etc. Sometimes the voices are reasonable and apolitical. But sometimes the voices can be so unreasonable and clearly show conflict of interest ( for example supporting strongly and I think blindly one presidential candidate over others ). On David’s case the online citizens managed to unite and direct the opinion in Indonesia that David did not commit suicide and something was wrong here. I won’t comment on this more as I don’t know the full fact of it. There are 2 points I want to show here. The high side of this unifying and directing is the creation of public /national's interest and support on David’s case. The low side of this unifying and directing opinion to one side can be a prejudice and the spread of multiple conspiracy theories.
Well,we'll see more how this trend will develop further in Indonesia. Hopefully it will bring more channels to voice out concern,opinion and etc in this democratic and beautiful country. And hopefully it won’t be hijacked by conflict of interest and other malice intentions on the name of online citizens.
Why David’s case can be a so wellknown case in Indonesia or may be in Singapore now ? The reasons I think mainly because Indonesian media put a lot of attention on it and many online citizens actively supporting David’s family to find the truth out of it ( such as Iwan Piliang,Christovita Wiloto,OC Kaligis and thousand if not million of other online citizens ).
Even current Vice Presiden,Jusuf Kalla shows his support and the next Vice President,Boediono also shows his support ( during his recent visit to Singapore ).
What I would like to write not about a debate whether it’s a suicide or not. It remains a secret now ( and may be will forever be ) and I think enough people discussing and investigating for it. Other angle on this side is how online citizens ( in Indonesia ) can be a great advocating group. This trend also can be seen during recent Prita’s case ( which not fully solved yet ).
Indonesian online citizens are so diverse (affiliations,background,motivation and etc. ). Recent fantastic growth on Facebook's membership and usage of Blackberry is a contributing factor on the existence of new Indonesian online citizens group. Many “active” online citizens voice out their opinions and advocating something via Facebook,mailing list and etc. Sometimes the voices are reasonable and apolitical. But sometimes the voices can be so unreasonable and clearly show conflict of interest ( for example supporting strongly and I think blindly one presidential candidate over others ). On David’s case the online citizens managed to unite and direct the opinion in Indonesia that David did not commit suicide and something was wrong here. I won’t comment on this more as I don’t know the full fact of it. There are 2 points I want to show here. The high side of this unifying and directing is the creation of public /national's interest and support on David’s case. The low side of this unifying and directing opinion to one side can be a prejudice and the spread of multiple conspiracy theories.
Well,we'll see more how this trend will develop further in Indonesia. Hopefully it will bring more channels to voice out concern,opinion and etc in this democratic and beautiful country. And hopefully it won’t be hijacked by conflict of interest and other malice intentions on the name of online citizens.
Sunday, July 12, 2009
Infrastructure development in Indonesia
Have you ever heard the news of Suramadu bridge ? suramadu stands for surabaya madura in Indonesia. This bridge is basically the longest and newest bridge in South East Asia. This bridge just recently opened for public.
I won't discuss more on this bridge but would like to discuss more on infrastructure development in indonesia. Comparing to neighbor countries Indonesia clearly is lack of infrastructure in term of quantity and quality. Soekarno Hatta airport had been overcrowded and lack of essential facilities ( clean toilet and etc ) if we compared it with Changi airport,KLIA or Suvarnhabumi. Also massive traffic jams in Jakarta basically shows another lack of infrastructure.
Having good infrastructure is very important to :
a. attract investment especially from overseas
b. better efficiency in the economic process ( less amount of petrol and time wasted and etc. )
c. creating jobs ( infrastructure project can absorb a lot of workers with low qualification so reducing joblessness ).
d. enhance the security and also cooperation among regions
The government has been trying to improve the infrastructure and with the recent election result I believe this efforts will be intensified.
Clearly on my point of view as Indonesian and travelling quite significantly overseas several important and strategic projects need to be initiated by government as follow :
1.Bridge linking sumatera and jawa
Sumatera and Jawa is the two most important and populous islands in Indonesia.
Linking them basically will help the economic and social exchange as well between this two islands in Indonesia.
But again :
a.the distance is quite long
b.techically challenging
c.need massive costs
If I'm not wrong,Tommy Winata,one of Indonesia tycoon sponsored the feasibility study of this Java Sumatera bridge. We'll know the result of it in couple of years though and if it's feasible will be followed by may be 5- 10 years development
2.MRT in Jakarta
currently under study for the 1st link and supported by Japan.
This is one of the way to reduce massive traffic jams in Jakarta.
Bangkok as the city with almost same size and almost the same population already has MRT and also Bangkok Train which helping them to reduce traffic jams.
Clearly Jakarta needs more than 1 link of MRT in the future.
3.High speed rail from Soekarno Hatta airport to Jakarta city center
Currently under study as well. The plan is to link Soekarno Hatta airport to Manggarai station.
Singapore,KL and Bangkok already have this high speed rail link in place with varied quality.
Currently only car,taxi and bus are the option in Soekarno Hatta airport.
4.Highway in Java and Sumatera
As two most important islands in Indonesia it's a must to have more highways ( both quantity and quality ).
It's like a blood vein for economic activity and people movement
5.Highway linking Semarang - Solo - Yogyakarta
I studied in Yogya before so clearly know that this link is important and can be very useful as it will link 3 major cities in central Java.
6.Bigger airport in major cities
Government has started it with airport in Soekarno Hatta ( terminal 3 ),Palembang airport,Kuala Namu airport,Sultan Hasanuddin airport.
But several other cities need bigger airport such as :
a.Balikpapan
as the main entry poin to resource rich province, East Kalimantan
b.Denpasar
as we expect more tourists will come to Bali and Lombok in the future
7. Infrastructure in remote but strategic place
For example : Biak in Papua ( future satellite launching ) ,Morotai nearby Halmahera,Natuna ( oil rich blocks ),Tarakan / Nunukan ( nearby disputed Ambalat block ),Sabang.
8.Double double track rail link in Java and Sumatera
since Java and Sumatera already has the rail link ( Dutch built it before during the occupation period ) so it is easier to improve and add it so that faster train can be utilized. With faster and safer train I'm very sure people will comeback to use it again.
9.Highway linking Surabaya - Malang
If this highway can be built again so the movement is easier,help the economic and of course people then can use suramadu bridge to go to madura island after that.
We can emulate the success stories of highway linking Jakarta - Bandung which clearly make many Jakartans willing to go to Bandung every weekend eventhough it also cause massive jams in Bandung.
10.Ports especially in major exporting areas
For example : Kendal,Central Java; Tanjung Priok,Jakarta;Tanjung Api-api,South Sumatera.
That's just some of my thoughts. I can only say it's very important for Indonesia to improve its infrastructure in the next 5- 10 years to be able to compete with other countries.
I won't discuss more on this bridge but would like to discuss more on infrastructure development in indonesia. Comparing to neighbor countries Indonesia clearly is lack of infrastructure in term of quantity and quality. Soekarno Hatta airport had been overcrowded and lack of essential facilities ( clean toilet and etc ) if we compared it with Changi airport,KLIA or Suvarnhabumi. Also massive traffic jams in Jakarta basically shows another lack of infrastructure.
Having good infrastructure is very important to :
a. attract investment especially from overseas
b. better efficiency in the economic process ( less amount of petrol and time wasted and etc. )
c. creating jobs ( infrastructure project can absorb a lot of workers with low qualification so reducing joblessness ).
d. enhance the security and also cooperation among regions
The government has been trying to improve the infrastructure and with the recent election result I believe this efforts will be intensified.
Clearly on my point of view as Indonesian and travelling quite significantly overseas several important and strategic projects need to be initiated by government as follow :
1.Bridge linking sumatera and jawa
Sumatera and Jawa is the two most important and populous islands in Indonesia.
Linking them basically will help the economic and social exchange as well between this two islands in Indonesia.
But again :
a.the distance is quite long
b.techically challenging
c.need massive costs
If I'm not wrong,Tommy Winata,one of Indonesia tycoon sponsored the feasibility study of this Java Sumatera bridge. We'll know the result of it in couple of years though and if it's feasible will be followed by may be 5- 10 years development
2.MRT in Jakarta
currently under study for the 1st link and supported by Japan.
This is one of the way to reduce massive traffic jams in Jakarta.
Bangkok as the city with almost same size and almost the same population already has MRT and also Bangkok Train which helping them to reduce traffic jams.
Clearly Jakarta needs more than 1 link of MRT in the future.
3.High speed rail from Soekarno Hatta airport to Jakarta city center
Currently under study as well. The plan is to link Soekarno Hatta airport to Manggarai station.
Singapore,KL and Bangkok already have this high speed rail link in place with varied quality.
Currently only car,taxi and bus are the option in Soekarno Hatta airport.
4.Highway in Java and Sumatera
As two most important islands in Indonesia it's a must to have more highways ( both quantity and quality ).
It's like a blood vein for economic activity and people movement
5.Highway linking Semarang - Solo - Yogyakarta
I studied in Yogya before so clearly know that this link is important and can be very useful as it will link 3 major cities in central Java.
6.Bigger airport in major cities
Government has started it with airport in Soekarno Hatta ( terminal 3 ),Palembang airport,Kuala Namu airport,Sultan Hasanuddin airport.
But several other cities need bigger airport such as :
a.Balikpapan
as the main entry poin to resource rich province, East Kalimantan
b.Denpasar
as we expect more tourists will come to Bali and Lombok in the future
7. Infrastructure in remote but strategic place
For example : Biak in Papua ( future satellite launching ) ,Morotai nearby Halmahera,Natuna ( oil rich blocks ),Tarakan / Nunukan ( nearby disputed Ambalat block ),Sabang.
8.Double double track rail link in Java and Sumatera
since Java and Sumatera already has the rail link ( Dutch built it before during the occupation period ) so it is easier to improve and add it so that faster train can be utilized. With faster and safer train I'm very sure people will comeback to use it again.
9.Highway linking Surabaya - Malang
If this highway can be built again so the movement is easier,help the economic and of course people then can use suramadu bridge to go to madura island after that.
We can emulate the success stories of highway linking Jakarta - Bandung which clearly make many Jakartans willing to go to Bandung every weekend eventhough it also cause massive jams in Bandung.
10.Ports especially in major exporting areas
For example : Kendal,Central Java; Tanjung Priok,Jakarta;Tanjung Api-api,South Sumatera.
That's just some of my thoughts. I can only say it's very important for Indonesia to improve its infrastructure in the next 5- 10 years to be able to compete with other countries.
Saturday, July 11, 2009
Unique commercial from Air NZ
I just surfed in Youtube and found couple of unique commercials from Air New Zealand. You can type in key words such as : nothing to hide Air NZ,bare essentials of safety from Air NZ and etc. You will get into the link immediately.
I think they are simple,unique and naughty in the good sense. The actors / actresses are basically naked and then covered by body paint. If you don’t take a look on it closely or long enough you might think they wear uniforms but in fact it’s only paint. One of the video actually be played during safety briefing prior to the plane take offs. I bet all the passengers now are very attentive to the video compared to the standard video which mostly ignored by passengers in the past. Great idea Air NZ !. I won’t comment much except view it now as it’s hillarious !!
I think they are simple,unique and naughty in the good sense. The actors / actresses are basically naked and then covered by body paint. If you don’t take a look on it closely or long enough you might think they wear uniforms but in fact it’s only paint. One of the video actually be played during safety briefing prior to the plane take offs. I bet all the passengers now are very attentive to the video compared to the standard video which mostly ignored by passengers in the past. Great idea Air NZ !. I won’t comment much except view it now as it’s hillarious !!
Revival of Indonesian Defence Industry
Today I just read about the handover of new pansers from PINDAD to TNI ( Indonesian Armed Forces ) . SBY,Indonesian President came directly to witness this handover ceremony. This is a part of order of 154 pansers worth more than 1.127 trilliun Rupiahs.
Worth to know that Indonesia has been developing intensively defence industry since Soeharto’s time under the direction of Habibie,the long time Research and Technology Minister. Under his supervision Indonesia has PAL ( ship building industry ), PINDAD ( related with the army equipment ),IPTN / PT Dirgantara Indonesia ( aircraft ) with quite expansive projects. CN 250 was one of the major achievement of IPTN in the past albeit less success commercially overseas.
Since Soeharto’s toppled down not much news and intensivity anymore towards this 3 strategic defence companies. 2 reasons for this I believe because the economic basically colapsed so state coffers not enough to fund all this expensive but not urgent things ( need to compare it with food,health,education for people ) and the next because the new government then forced to focus solving other urgent problems first such as corruption,security issues and etc.
After a decade Indonesia has basicallly improved a lot so that state coffers recovering and new government then also has solved multiple problems ( Poso,Aceh,education,food and etc. ). Now we can see there’s shift to take care more of this defence companies again after “a bit neglected” for couple of years. Having own defence industry is very strategic as Indonesia,4th populous country in the world need to be self sufficient after experiences in the past taught that buying it from western countries might bring troubles if embargoes imposed for human right or political reasons. Second strategic thing from having own good defence industry is exporting it to other countries. Like it or not Russia still getting a lot of money by selling weapons,aircraft,submarine and etc. It helped them a lot during the economic woes early 90 after the collapses of Soviet Union. Even China now exporting its weapons and etc eventhough it’s more for political reason and increasing its influence / power.
Indonesia Government has shown its support as well to domestic defence industry.Big orders for PINDAD is one of the way to help strategic defence companies. Recently there has been talk as well between BP Migas and PT DI on the cooperation to use more domestic aircrafts and helicopters for the oil and gas industry. I worked in the offshore before so clearly understand that airplane and helicopter really needed for both personnels and equipments transportation to the remote rig site ( offshore or onshore ). Imagine sending people every week to remote location in Natuna. Imagine as well the need to fly in personnels from Jakarta or Surabaya all the way to Papua.Indonesia Ministry of Defence ordered 2 unit of corvets ( so called Program Korvet Nasional ) from PT PAL. It is going to cost around 8 trilliun Rupiahs to finish this 2 units.
Final word from me : Congratulations to PINDAD,PAL and PT DI. Hopefully can be more successful in the future.
Worth to know that Indonesia has been developing intensively defence industry since Soeharto’s time under the direction of Habibie,the long time Research and Technology Minister. Under his supervision Indonesia has PAL ( ship building industry ), PINDAD ( related with the army equipment ),IPTN / PT Dirgantara Indonesia ( aircraft ) with quite expansive projects. CN 250 was one of the major achievement of IPTN in the past albeit less success commercially overseas.
Since Soeharto’s toppled down not much news and intensivity anymore towards this 3 strategic defence companies. 2 reasons for this I believe because the economic basically colapsed so state coffers not enough to fund all this expensive but not urgent things ( need to compare it with food,health,education for people ) and the next because the new government then forced to focus solving other urgent problems first such as corruption,security issues and etc.
After a decade Indonesia has basicallly improved a lot so that state coffers recovering and new government then also has solved multiple problems ( Poso,Aceh,education,food and etc. ). Now we can see there’s shift to take care more of this defence companies again after “a bit neglected” for couple of years. Having own defence industry is very strategic as Indonesia,4th populous country in the world need to be self sufficient after experiences in the past taught that buying it from western countries might bring troubles if embargoes imposed for human right or political reasons. Second strategic thing from having own good defence industry is exporting it to other countries. Like it or not Russia still getting a lot of money by selling weapons,aircraft,submarine and etc. It helped them a lot during the economic woes early 90 after the collapses of Soviet Union. Even China now exporting its weapons and etc eventhough it’s more for political reason and increasing its influence / power.
Indonesia Government has shown its support as well to domestic defence industry.Big orders for PINDAD is one of the way to help strategic defence companies. Recently there has been talk as well between BP Migas and PT DI on the cooperation to use more domestic aircrafts and helicopters for the oil and gas industry. I worked in the offshore before so clearly understand that airplane and helicopter really needed for both personnels and equipments transportation to the remote rig site ( offshore or onshore ). Imagine sending people every week to remote location in Natuna. Imagine as well the need to fly in personnels from Jakarta or Surabaya all the way to Papua.Indonesia Ministry of Defence ordered 2 unit of corvets ( so called Program Korvet Nasional ) from PT PAL. It is going to cost around 8 trilliun Rupiahs to finish this 2 units.
Final word from me : Congratulations to PINDAD,PAL and PT DI. Hopefully can be more successful in the future.
Friday, July 10, 2009
Pyramid Scheme Bisnis 5 Milyar
Several of my friends recently sent invitation to me via Facebook to join Bisnis 5 Milyar. Bisnis 5 Milyar means 5 Billion Rupiahs Business. It can be checked here http://www.bisnis5milyar.com/ ( only available in Indonesian ).
My intention to write here not to support it but clearly opposing it. This website clearly offers a pyramid scheme. If you see TV everyday or read newspaper you will at least hear about Ponzi and Madoff Scheme. Both scheme are typically ilegal pyramid scheme which managed to cheat and deprived thousands if not million of people lives.In fact I wrote about another MLM scheme as well on February 2007.
This Bisnis 5 Milyar claims that no last member for this scheme. If you create a pyramid with double multiplication then soon or later it will need more people than currently in this planet ( 6 billion people by last account ). The payment made by new member looks very little,only 180,000 Rupiah ( 18 USD).The scheme itself gives 50,000 Rupiahs ( 5 USD ) to the webmaster whom I believe acting as the "pharaoh" or "king" of this scheme. The 1st level will get 50,000;2nd level get 10,000;2nd level get another 10,000;3rd level get 10,000;4th level get 10,000 and 5th level get 50,000 ( another "pharaoh" in this scheme ). From the money distribution we can easily see that who will benefit the most from this scheme. First rank is the webmaster. 2nd rank will be the highest rank after this webmaster.
The website also claims that you will get e-book worth more than 180,000 Rupiahs. I don't know what type of e-book they are offering. But I believe there are many free e-books around in the internet which can be got free of cost,instead paying 18 USD to get it.
On the 180,000 Rupiah for membership it is not small amount of money in Indonesia though. For some people it can be enough for one week cost of living.With large amount of people in Indonesia even if the scheme only getting 1 million member then the webmaster can get easily 50 billion minimum after couple of years. It's more than enough to enjoy rich live overseas and abandon this scheme after that.
The pyramid scheme like this usually will end up in 3 ways.
1.The membership run dry
When the lowest rank can not get more people to be a member then the problem started.
No money circulated around anymore. Soon or later the scheme will be abandoned or forgotten.
2.The pharaoh or king of this scheme run away
After collecting large amount of money the king of this scheme will simply run away,abandon whole members under him / her and enjoying his / her good lives somewhere else
3. Being stopped by police
In many occasion police will stop them,usually a bit late. But better late than never as some money still can be recovered,some people will get punished and can save potential members from being cheated
So final conclusion from me : Please don't join this type of pyramid scheme. Be careful and don't get cheated by it eventhough if it's small amount of money.
My intention to write here not to support it but clearly opposing it. This website clearly offers a pyramid scheme. If you see TV everyday or read newspaper you will at least hear about Ponzi and Madoff Scheme. Both scheme are typically ilegal pyramid scheme which managed to cheat and deprived thousands if not million of people lives.In fact I wrote about another MLM scheme as well on February 2007.
This Bisnis 5 Milyar claims that no last member for this scheme. If you create a pyramid with double multiplication then soon or later it will need more people than currently in this planet ( 6 billion people by last account ). The payment made by new member looks very little,only 180,000 Rupiah ( 18 USD).The scheme itself gives 50,000 Rupiahs ( 5 USD ) to the webmaster whom I believe acting as the "pharaoh" or "king" of this scheme. The 1st level will get 50,000;2nd level get 10,000;2nd level get another 10,000;3rd level get 10,000;4th level get 10,000 and 5th level get 50,000 ( another "pharaoh" in this scheme ). From the money distribution we can easily see that who will benefit the most from this scheme. First rank is the webmaster. 2nd rank will be the highest rank after this webmaster.
The website also claims that you will get e-book worth more than 180,000 Rupiahs. I don't know what type of e-book they are offering. But I believe there are many free e-books around in the internet which can be got free of cost,instead paying 18 USD to get it.
On the 180,000 Rupiah for membership it is not small amount of money in Indonesia though. For some people it can be enough for one week cost of living.With large amount of people in Indonesia even if the scheme only getting 1 million member then the webmaster can get easily 50 billion minimum after couple of years. It's more than enough to enjoy rich live overseas and abandon this scheme after that.
The pyramid scheme like this usually will end up in 3 ways.
1.The membership run dry
When the lowest rank can not get more people to be a member then the problem started.
No money circulated around anymore. Soon or later the scheme will be abandoned or forgotten.
2.The pharaoh or king of this scheme run away
After collecting large amount of money the king of this scheme will simply run away,abandon whole members under him / her and enjoying his / her good lives somewhere else
3. Being stopped by police
In many occasion police will stop them,usually a bit late. But better late than never as some money still can be recovered,some people will get punished and can save potential members from being cheated
So final conclusion from me : Please don't join this type of pyramid scheme. Be careful and don't get cheated by it eventhough if it's small amount of money.
Thursday, July 09, 2009
Good News From Indonesia
There’s one new website which struck and amazed me since first time : http://goodnewsfromindonesia.com. I know this website from one of the mailing list recently.
After a decade become a sickman of Asia,Indonesia has became underestimated and even insulted by other countries ( including the neighbor also ). The medias tend to report only the bad and negative things in Indonesia such as corruption,plane went down,demonstration,crime and etc. The overemphasize of media on this clearly creates perception gap in overseas as well. Many people become afraid ( too afraid I think ) to go to Indonesia. What I meant as perception gap here is there’s clearly a big gap between what people think and what really happen in Indonesia. People tend to forget simple statistics such as Indonesia has 240 million people,large area and developing democratic country itself. If we hear 10 car accidents in Indonesia each day,is it really that much ? By absolute number certainly higher than smaller countries such as Brunei or Singapore but percentagewise most probably almost the same or a bit higher. Other easy examples was plane accidents in Indonesia around 2 years ago. There were couple of plane accidents in a row which caused EU immediately banned Indonesian airlines from flying over their airspace. Is it that bad ? I can say it’s bad to have accident but you need to start counting number of flights performed in Indonesia daily. With so many cities and airlines serving the Indonesian airspace can be easily hundred,if not thousand of flight performed,do we hear accident every day or every week ?.
Now I’ll come back again on this website which should be my main writing focus now. This website has good graphical content and arrangement. I don’t know who’s the admin or owner of this website but they certainly have good idea and looks like it get updated quite quickly. From this website we can see that Indonesia is also good and has multiple achievements in sport,technology,economic even sexiest female politician. It even give you chance to share your own good news on Indonesia to other readers. So instead become mentally negative after reading the biased media all the time I would recommend reading this as well to have a balanced view. Happy reading !!
After a decade become a sickman of Asia,Indonesia has became underestimated and even insulted by other countries ( including the neighbor also ). The medias tend to report only the bad and negative things in Indonesia such as corruption,plane went down,demonstration,crime and etc. The overemphasize of media on this clearly creates perception gap in overseas as well. Many people become afraid ( too afraid I think ) to go to Indonesia. What I meant as perception gap here is there’s clearly a big gap between what people think and what really happen in Indonesia. People tend to forget simple statistics such as Indonesia has 240 million people,large area and developing democratic country itself. If we hear 10 car accidents in Indonesia each day,is it really that much ? By absolute number certainly higher than smaller countries such as Brunei or Singapore but percentagewise most probably almost the same or a bit higher. Other easy examples was plane accidents in Indonesia around 2 years ago. There were couple of plane accidents in a row which caused EU immediately banned Indonesian airlines from flying over their airspace. Is it that bad ? I can say it’s bad to have accident but you need to start counting number of flights performed in Indonesia daily. With so many cities and airlines serving the Indonesian airspace can be easily hundred,if not thousand of flight performed,do we hear accident every day or every week ?.
Now I’ll come back again on this website which should be my main writing focus now. This website has good graphical content and arrangement. I don’t know who’s the admin or owner of this website but they certainly have good idea and looks like it get updated quite quickly. From this website we can see that Indonesia is also good and has multiple achievements in sport,technology,economic even sexiest female politician. It even give you chance to share your own good news on Indonesia to other readers. So instead become mentally negative after reading the biased media all the time I would recommend reading this as well to have a balanced view. Happy reading !!
Fake HP Spare Parts
I just came back yesterday from HP Service Centre Malaysia ( in Jalan Gelengang,KL ). I just found out that both my power adaptor and battery are fake one. Sad story ya
A bit of story on this. I bought my power adaptor in Kuala Belait late last year. Do you know where Kuala Belait is ? Kuala Belait is a small town in Brunei,basically an oil town. It’s nearer to Miri instead to Bandar Seri Begawan,the capital. Having computer problem in this small and quiet town could be a very complicated problem. I had to go to the computer store there ( in fact 1 of the best stores there out of several other choices ). This “ X “ store then had to order it from somewhere ( KL according to them ) and I ended have to wait for about 3 weeks to get it.Guess what ? I got a fake one with the price of genuine one . Be very careful guy as a lot of fake power adaptor are in the market. There’s one and in fact very easy differentiator between fake and genuine one. Genuine power adapter from HP has no light indicator. Meanwhile most ( if not all ) of the fake one have it.
How about the battery ? I bought it in Sungai Wang Plaza,in fact the store got it from Low Yat Plaza,the famous place to buy IT stuffs in Kuala Lumpur. The battery turned to be a fake one as well. When I bought it actually I was already suspicious as there’s made in china sign and also no HP mark on it. The battery ran smoothly only for 1- 2 weeks and after that it works like flashing lights ( sometimes it can be charged and sometimes can’t ).
The combination of this 2 spare parts caused my computer ran very slow even if I only ran MS Word or Winamp. Based on HP Engineer,the power adaptor might cause the motherboard to run very slow. In return the whole computer ran very slow.
Anyway it’s all only story now as I finally have the new power adaptor and battery. My computer come back to normal and I now can work easily with it. Just a lesson learn that we need to be careful with fake spare parts as it might cause more horrendous problems than what we might expect.
A bit of story on this. I bought my power adaptor in Kuala Belait late last year. Do you know where Kuala Belait is ? Kuala Belait is a small town in Brunei,basically an oil town. It’s nearer to Miri instead to Bandar Seri Begawan,the capital. Having computer problem in this small and quiet town could be a very complicated problem. I had to go to the computer store there ( in fact 1 of the best stores there out of several other choices ). This “ X “ store then had to order it from somewhere ( KL according to them ) and I ended have to wait for about 3 weeks to get it.Guess what ? I got a fake one with the price of genuine one . Be very careful guy as a lot of fake power adaptor are in the market. There’s one and in fact very easy differentiator between fake and genuine one. Genuine power adapter from HP has no light indicator. Meanwhile most ( if not all ) of the fake one have it.
How about the battery ? I bought it in Sungai Wang Plaza,in fact the store got it from Low Yat Plaza,the famous place to buy IT stuffs in Kuala Lumpur. The battery turned to be a fake one as well. When I bought it actually I was already suspicious as there’s made in china sign and also no HP mark on it. The battery ran smoothly only for 1- 2 weeks and after that it works like flashing lights ( sometimes it can be charged and sometimes can’t ).
The combination of this 2 spare parts caused my computer ran very slow even if I only ran MS Word or Winamp. Based on HP Engineer,the power adaptor might cause the motherboard to run very slow. In return the whole computer ran very slow.
Anyway it’s all only story now as I finally have the new power adaptor and battery. My computer come back to normal and I now can work easily with it. Just a lesson learn that we need to be careful with fake spare parts as it might cause more horrendous problems than what we might expect.
Subscribe to:
Posts (Atom)